TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan pelayanan air bersih di Kota Tasikmalaya membutuhkan solusi jangka panjang.
Pemerintah daerah kini menyiapkan penguatan kelembagaan pengelola air minum sebagai salah satu syarat untuk membuka akses bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala besar.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, H Yayan Nurpatoni ST MM, mengatakan pembentukan UPTD Air Minum dan Air Limbah Domestik menjadi salah satu langkah untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Baca Juga:Perizinan Tata Ruang Makin Cepat, PUTR Kota Tasikmalaya Siapkan Pengawasan LapanganRDTR Kota Tasikmalaya Ditargetkan Rampung 2027, Urus Izin Usaha Bisa Lebih Cepat
Menurutnya, UPTD yang menangani pelayanan air minum dan air limbah domestik itu diharapkan menjadi fondasi pengembangan kelembagaan pengelolaan air minum di Kota Tasikmalaya ke depan.
“Alhamdulillah, pada akhir 2024 kita sudah mendirikan UPTD air minum. Ke depan, ini bisa menjadi cikal bakal pembangunan PDAM Kota Tasikmalaya,” ujarnya, belum lama ini (7/11/2026).
Yayan menjelaskan, keberadaan lembaga pengelola menjadi salah satu persyaratan penting ketika pemerintah daerah mengajukan bantuan pembangunan SPAM kepada pemerintah pusat.
Pasalnya, pemerintah pusat membutuhkan kepastian mengenai pihak yang nantinya mengelola sekaligus menerima aset infrastruktur yang dibangun.
Salah satu potensi yang sedang dijajaki adalah pembangunan SPAM dengan sumber air dari Sungai Citanduy maupun Ciwulan.
Dia menyebut, pembangunan SPAM dalam skala besar membutuhkan kapasitas sekitar 50 liter per detik.
Dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk setiap liter per detik, pembangunan berkapasitas tersebut membutuhkan dana yang sangat besar.
Baca Juga:Raperda RTRW di Kota Tasikmalaya Masuk Tahap Akhir, Penantian Sejak 2016 Segera TerjawabCuri Mesin Perontok Padi di Padaherang Pangandaran, Pelaku Kabur ke Hutan Cipari hingga Diamuk Warga
“Kalau 50 liter per detik, anggarannya tentu luar biasa. Kota tidak akan mampu kalau harus mengandalkan kemampuan sendiri. Makanya kita mencoba mengusulkan ke pusat,” jelasnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, PUTR juga tengah menjajaki lokasi dan kebutuhan teknis. Salah satu alternatif yang dikaji berada di kawasan Bendung Sengkoku, Kabupaten Ciamis.
Hasil komunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menunjukkan potensi pengelolaan air di titik tersebut masih memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut.
Namun, realisasi rencana itu tetap membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari persetujuan pemanfaatan sumber air, kesiapan lahan, perencanaan teknis, penyusunan dokumen lingkungan, hingga pembebasan lahan.