TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Digitalisasi perizinan tata ruang di Kota Tasikmalaya bakal membawa konsekuensi baru bagi pemerintah daerah.
Ketika proses perizinan semakin cepat melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS), pengawasan terhadap pemanfaatan ruang justru harus semakin diperketat.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan izin terbit dalam waktu singkat.
Kesesuaian antara dokumen perizinan dan aktivitas pembangunan di lapangan juga harus menjadi perhatian.
Baca Juga:Curi Mesin Perontok Padi di Padaherang Pangandaran, Pelaku Kabur ke Hutan Cipari hingga Diamuk WargaCucu Deklarator PKB KH Ilyas Ruhiyat Jadi Narasumber Diskusi Publik Sosialisme Islam di Kota Tasikmalaya
Plh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, Ajie Ahmad Kurnia mengatakan, pengendalian dan pengawasan merupakan bagian penting dari tugas bidang tata ruang.
Terlebih, ketika revisi RDTR nantinya terintegrasi dengan OSS, penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) berpotensi berlangsung lebih cepat melalui sistem.
Jika saat ini proses PKKPR membutuhkan waktu minimal sekitar 20 hari, nantinya dapat diproses dalam waktu 1 x 24 jam.
“Ketika RDTR sudah terintegrasi dengan OSS, sistem yang bekerja. Kita tidak melakukan intervensi lagi dalam proses penerbitannya,” ujar Ajie.
Meski demikian, kemudahan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa melepas pengawasan.
Justru, menurut dia, pekerjaan berikutnya akan lebih banyak diarahkan pada pemeriksaan langsung terhadap pemanfaatan ruang.
Pemerintah harus memastikan bahwa persetujuan yang diterbitkan melalui sistem benar-benar sesuai dengan kondisi dan ketentuan tata ruang di lapangan.
Baca Juga:Astra Honda Pacu Talenta Balap Indonesia, Empat Pebalap Bidik Podium di QatarKota Tasikmalaya Menembus Dunia! Masuk Peringat ke 18 Daerah Berdaya Saing Global versi Oxford Economics
“Yang berat nanti di pengendalian dan pengawasannya. Kita harus mengecek apakah yang dikeluarkan mesin ini benar atau tidak,” katanya.
Selain pengawasan rutin, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan juga menangani pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan ruang yang diduga tidak sesuai peruntukan.
Setiap persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah maupun sektor terkait. Sebab, pengendalian tata ruang tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja.
Ajie menyebut, kewenangan setiap perangkat daerah memiliki batas masing-masing. Karena itu, penanganan persoalan di lapangan membutuhkan kolaborasi dan harmonisasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ada keterbatasan kewenangan di setiap sektor, sehingga harus ada koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.