Di sisi lain, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan juga memiliki tugas mendukung urusan pertanahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Namun, peran tersebut lebih banyak bersifat supporting atau mendukung pelaksanaan urusan pertanahan di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.
Ke depan, penyelesaian revisi RTRW dan RDTR diharapkan mampu memperjelas arah pemanfaatan ruang sekaligus memperkuat pengawasan pembangunan.
Baca Juga:Curi Mesin Perontok Padi di Padaherang Pangandaran, Pelaku Kabur ke Hutan Cipari hingga Diamuk WargaCucu Deklarator PKB KH Ilyas Ruhiyat Jadi Narasumber Diskusi Publik Sosialisme Islam di Kota Tasikmalaya
Sebab, kemudahan mendapatkan izin memang penting untuk mendorong investasi. Namun, pembangunan yang tertib tidak cukup hanya mengandalkan cepatnya sistem menerbitkan persetujuan.
Ujungnya, pemerintah tetap harus memastikan setiap jengkal ruang kota digunakan sesuai peruntukannya. Jangan sampai pelayanan sudah serba digital dan cepat, tetapi pengawasan di lapangan justru tertinggal. (rezza rizaldi)