TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penantian panjang penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya yang bergulir sejak 2016 akhirnya mendekati garis finis.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kini tinggal menunggu surat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Jika persetujuan tersebut segera diterbitkan, regulasi yang menjadi fondasi penataan ruang kota itu ditargetkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tahun ini.
Baca Juga:Curi Mesin Perontok Padi di Padaherang Pangandaran, Pelaku Kabur ke Hutan Cipari hingga Diamuk WargaCucu Deklarator PKB KH Ilyas Ruhiyat Jadi Narasumber Diskusi Publik Sosialisme Islam di Kota Tasikmalaya
Plh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, Ajie Ahmad Kurnia mengatakan, proses penyusunan RTRW telah melewati tahapan rapat lintas sektor pada 8 Juni 2026.
Saat ini, tahapan tersebut tinggal menunggu persetujuan substansi dari pemerintah pusat sebelum dilanjutkan ke proses penetapan di tingkat daerah.
“Kita sudah melalui rapat lintas sektor tanggal 8 Juni 2026. Sekarang tinggal menantikan surat persetujuan substansi RTRW dari Menteri ATR/BPN,” ujar Ajie, belum lama ini (6/11/2026).
Dia berharap surat persetujuan tersebut dapat segera keluar. Sebab, setelah surat penetapan diterbitkan, pemerintah daerah memiliki waktu sekitar dua bulan untuk menyelesaikan proses penetapan Perda RTRW.
“Kalau dalam bulan-bulan ini suratnya keluar, mudah-mudahan tahun ini Perda RTRW bisa selesai,” katanya.
Menurut Ajie, lamanya proses penyusunan RTRW bukan tanpa sebab.
Sejak dimulai pada 2016, terdapat sejumlah perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang mengharuskan dokumen perencanaan tersebut terus disesuaikan.
Perubahan aturan itu membuat proses penyusunan tidak selalu berjalan mulus. Ketika regulasi baru terbit, dokumen yang sudah disiapkan harus kembali diselaraskan.
Baca Juga:Astra Honda Pacu Talenta Balap Indonesia, Empat Pebalap Bidik Podium di QatarKota Tasikmalaya Menembus Dunia! Masuk Peringat ke 18 Daerah Berdaya Saing Global versi Oxford Economics
“Sudah berjalan sedikit, tiba-tiba ada aturan baru, sehingga harus menyesuaikan lagi. Itu yang membuat prosesnya cukup lama,” ungkapnya.
Padahal, keberadaan RTRW sangat strategis untuk memastikan pemanfaatan ruang kota berjalan sesuai peruntukan.
Dokumen tersebut mengatur pola ruang, mulai dari kawasan perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan hingga berbagai kawasan lainnya.
Dengan adanya regulasi tersebut, arah pembangunan di Kota Tasikmalaya diharapkan semakin jelas. Tidak ada lagi ruang yang dimanfaatkan tanpa memperhatikan fungsi dan peruntukannya.
Di sisi lain, penyusunan RTRW juga berjalan beriringan dengan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).