TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Proses perizinan usaha di Kota Tasikmalaya berpeluang semakin singkat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menargetkan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) rampung pada 2027 dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas waktu pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Baca Juga:Curi Mesin Perontok Padi di Padaherang Pangandaran, Pelaku Kabur ke Hutan Cipari hingga Diamuk WargaCucu Deklarator PKB KH Ilyas Ruhiyat Jadi Narasumber Diskusi Publik Sosialisme Islam di Kota Tasikmalaya
Jika saat ini proses penerbitannya membutuhkan waktu minimal sekitar 20 hari, nantinya dapat diproses melalui sistem dalam waktu 1 x 24 jam.
Plh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, Ajie Ahmad Kurnia mengatakan, penyusunan revisi RDTR sudah mulai dilakukan tahun ini.
Langkah tersebut menjadi konsekuensi dari revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, RDTR yang berlaku saat ini masih mengacu pada regulasi tahun 2016 sehingga perlu disesuaikan dengan kebijakan tata ruang terbaru.
“Kalau tahun ini RTRW selesai, mudah-mudahan tahun depan RDTR juga bisa selesai,” ujarnya, belum lama ini (6/11/2026).
Menurut Ajie, RDTR memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan perizinan berusaha, khususnya melalui penerbitan PKKPR yang menjadi salah satu persyaratan dasar dalam proses perizinan.
Pelaku usaha yang akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) harus memenuhi sejumlah persyaratan dasar, di antaranya PKKPR, persetujuan lingkungan hidup, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dalam proses tersebut, kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi salah satu aspek yang harus dipastikan pemerintah daerah.
Baca Juga:Astra Honda Pacu Talenta Balap Indonesia, Empat Pebalap Bidik Podium di QatarKota Tasikmalaya Menembus Dunia! Masuk Peringat ke 18 Daerah Berdaya Saing Global versi Oxford Economics
Ajie menjelaskan, apabila RDTR telah terintegrasi dengan OSS, informasi mengenai peruntukan ruang dapat langsung diproses melalui sistem digital.
“Kalau RDTR sudah terintegrasi dengan OSS, bisa 1 x 24 jam melalui sistem. Kita memasukkan rencana tata ruang ke dalam sistem OSS, kemudian mesin yang bekerja,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, pelayanan diharapkan tidak lagi bergantung pada proses pemeriksaan manual yang membutuhkan waktu relatif panjang.
Bagi pelaku usaha, percepatan ini tentu menjadi kabar baik. Sebab, kepastian waktu perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kelancaran investasi.
Namun, Ajie mengingatkan bahwa kemudahan pelayanan berbasis digital juga harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih kuat.