Ketika sistem dapat menerbitkan persetujuan secara otomatis, pemerintah daerah tetap harus memastikan bahwa pemanfaatan ruang di lapangan benar-benar sesuai dengan ketentuan.
“Yang berat nanti justru pengendalian dan pengawasannya. Kita harus mengecek apakah yang dikeluarkan sistem itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Dengan demikian, percepatan perizinan bukan berarti pengawasan menjadi longgar. Justru, pemerintah dituntut semakin cermat memastikan kemudahan investasi berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap tata ruang. (rezza rizaldi)