TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pengelolaan limbah domestik di Kota Tasikmalaya tidak cukup hanya mengurusi limbah tinja rumah tangga.
Limbah lemak dari restoran, hotel, dan kegiatan usaha kuliner juga perlu mendapat penanganan khusus agar tidak menambah persoalan pencemaran lingkungan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya mulai menyiapkan optimalisasi fasilitas pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk mengoperasikan alat pemisah lemak dan cairan yang ditargetkan dapat difungsikan pada 2027.
Baca Juga:Perizinan Tata Ruang Makin Cepat, PUTR Kota Tasikmalaya Siapkan Pengawasan LapanganRDTR Kota Tasikmalaya Ditargetkan Rampung 2027, Urus Izin Usaha Bisa Lebih Cepat
Kepala Bidang Permukiman Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, H Yayan Nurpatoni ST MM, mengatakan fasilitas tersebut menjadi salah satu potensi pengembangan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
Selama ini, pelayanan pengolahan limbah lebih banyak berfokus pada limbah tinja rumah tangga.
Padahal, aktivitas restoran dan hotel juga menghasilkan limbah lemak yang membutuhkan penanganan berbeda.
“Potensinya ada di restoran, hotel, dan lain sebagainya. Itu bisa kita kolaborasikan apabila tempat pengolahan yang ada benar-benar representatif dan tidak membahayakan lingkungan,” ujarnya.
Yayan menjelaskan, limbah domestik dan limbah yang mengandung lemak perlu dipisahkan dalam proses pengolahannya.
Karena itu, keberadaan alat pemisah lemak tersebut diharapkan dapat memperluas fungsi pelayanan fasilitas pengolahan limbah.
Menariknya, alat tersebut sebenarnya sudah tersedia sejak akhir 2024. Namun, pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan agar dapat mendukung pelayanan pengolahan limbah yang lebih luas.
Baca Juga:Raperda RTRW di Kota Tasikmalaya Masuk Tahap Akhir, Penantian Sejak 2016 Segera TerjawabCuri Mesin Perontok Padi di Padaherang Pangandaran, Pelaku Kabur ke Hutan Cipari hingga Diamuk Warga
“Alat itu sudah ada sejak akhir 2024. Rencananya pada 2027 akan difungsikan sebagai alat pemisah antara lemak dengan cairan lainnya,” jelasnya.
Selain pengembangan fasilitas pengolahan, PUTR juga tetap melanjutkan program sanitasi aman melalui pembangunan septic tank individu maupun komunal.
Program tersebut merupakan bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik.
Yayan menyebutkan, sejumlah kegiatan sanitasi yang belum terselesaikan pada 2026 akan kembali diupayakan masuk dalam perencanaan 2027.
Pelaksanaannya juga disinergikan dengan program Posyandu yang berkaitan dengan pemenuhan enam bidang SPM.
Menurutnya, sanitasi kerap dianggap sebagai persoalan sederhana karena tidak selalu terlihat langsung di permukaan.
Padahal, pengelolaan septic tank yang tidak aman berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak terhadap masyarakat.