Anggaran Permukiman di Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Disesuaikan, Sejumlah Pekerjaan Bergeser ke 2027

Penyesuaian anggaran infrastruktur permukiman
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan saat meninjau pengerjaan septic tank di Kecamatan Cihideung, belum lama ini. istimewa
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penyesuaian anggaran pada 2026 berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program infrastruktur lingkungan permukiman di Kota Tasikmalaya.

Sejumlah kegiatan yang semula direncanakan harus diseleksi ulang, bahkan sebagian belum bisa direalisasikan tahun ini dan diproyeksikan masuk dalam program 2027.

Kepala Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, H Yayan Nurpatoni ST MM, mengatakan penyesuaian anggaran membuat pihaknya harus mereposisi kegiatan, termasuk menentukan kembali lokasi yang masih memungkinkan dikerjakan.

Baca Juga:Perizinan Tata Ruang Makin Cepat, PUTR Kota Tasikmalaya Siapkan Pengawasan LapanganRDTR Kota Tasikmalaya Ditargetkan Rampung 2027, Urus Izin Usaha Bisa Lebih Cepat

Menurut dia, kegiatan infrastruktur permukiman yang mulai berjalan pada akhir Agustus dan efektif memasuki September 2026 merupakan bagian dari program yang telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Karena ada penyesuaian, otomatis kami harus mereposisikan lagi anggaran dan lokasi mana yang dianggarkan. Mana yang tidak masuk sekarang, akan dianggarkan lagi pada 2027,” ujarnya, belum lama ini (6/11/2026).

Yayan menjelaskan, program Bidang Permukiman mencakup pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman, baik kawasan kumuh maupun nonkumuh.

Selain itu, terdapat kegiatan yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal (SPM), khususnya sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD).

Dia mengakui, sejumlah kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD juga menjadi bagian dari program yang harus disesuaikan.

Meski demikian, pihaknya masih berupaya mempertahankan sejumlah pekerjaan yang dinilai mendesak.

Salah satunya pembangunan SPAM skala lokal untuk memenuhi kebutuhan beberapa keluarga, dengan kapasitas pelayanan sekitar 10 hingga 20 sambungan rumah (SR).

Baca Juga:Raperda RTRW di Kota Tasikmalaya Masuk Tahap Akhir, Penantian Sejak 2016 Segera TerjawabCuri Mesin Perontok Padi di Padaherang Pangandaran, Pelaku Kabur ke Hutan Cipari hingga Diamuk Warga

“Alhamdulillah, masih ada beberapa titik yang bisa dipertahankan. Skalanya memang lokal, untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, kegiatan pembangunan sanitasi aman, baik berupa septic tank individu maupun komunal, juga menjadi perhatian.

Sebagian program tersebut disinergikan dengan kegiatan Posyandu melalui program yang berkaitan dengan enam bidang SPM.

Yayan menyebut, kegiatan yang belum terselesaikan pada 2026 akan diupayakan kembali masuk dalam perencanaan tahun berikutnya.

Untuk 2027, penyusunan program masih berlangsung. Pihaknya berharap kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat diselaraskan dengan kondisi keuangan daerah.

Di tengah keterbatasan anggaran, tantangannya bukan hanya menyusun daftar proyek, tetapi memastikan kebutuhan dasar warga tetap mendapat ruang dalam perencanaan.

0 Komentar