TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan memilih tidak bereaksi berlebihan menyikapi gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) pengangkatan tiga anggota Dewan Pengawas (Dewas) BLUD RSUD dr Soekardjo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Alih-alih menunjukkan kegelisahan, Viman menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya akan mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang berjalan. Ia mengaku optimistis keputusan yang telah diterbitkan pemerintah daerah memiliki landasan regulasi dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ya, berjalan saja soal itu (gugatan ke PTUN, Red),” ujar Viman kepada Radar usai menghadiri kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:Akademisi UMB Sampaikan Masukan ke BKSAP DPR RI Terkait Regulasi Teknologi AIPemkot Tasikmalaya Bersiap Hadapi “Ujian Hukum”, SK Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo Digugat ke PTUN
Menurutnya, gugatan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati. Pemkot tidak akan menghindari proses tersebut dan memilih menunggu pembuktian di persidangan.
“Kita sebagai yang digugat menjalani proses yang baik. Kita lihat saja uji materi dan segala macamnya berdasarkan aturan yang berlaku. Nanti akan terlihat di persidangan,” katanya.
Viman juga tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi apabila dalam proses pengangkatan Dewas ditemukan kekurangan administratif atau prosedural. Baginya, koreksi melalui jalur hukum bukan sesuatu yang harus dianggap tabu. Pemerintah daerah, kata dia, tetap memiliki keterbatasan dan tidak luput dari kemungkinan melakukan kekeliruan.
“Kalau misalnya pemerintah yang benar dan prosesnya benar, saya yakin hasilnya juga akan mengikuti proses hukum. Katakanlah memang ada proses yang kurang atau kita dikoreksi, kenapa tidak? Ini proses hukum,” ungkapnya.
Meski demikian, Viman meyakini tahapan pengangkatan tiga anggota Dewas BLUD RSUD dr Soekardjo telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan optimisme tersebut bukan berarti pemerintah menutup diri terhadap gugatan maupun kemungkinan koreksi dari pengadilan.
“Kita juga pemerintah atau semua elemen bukan malaikat, pasti ada kekurangan. Tapi kita optimistis apa yang kita proses itu berdasarkan aturan dan proses yang benar,” tegasnya.
Viman pun mempersilakan pihak penggugat menggunakan hak hukumnya. Ia menyebut gugatan merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Juga:UMB Campuspreneur from Lokal to Global Asah Kemampuan Mahasiswa di Bidang EksporSTC MORO UDANG: Vespa Tua Menjemput Udang Segar di Cikalong
“Adapun yang mengajukan, silakan. Itu kan haknya. Kita lihat proses hukum dan persidangannya seperti apa,” tambahnya.