Terkait siapa yang akan mewakili Pemkot dalam menghadapi sidang perdana, Viman menyebut mekanisme penanganannya telah disiapkan secara sistematis sebagaimana perkara-perkara sebelumnya.
“Seperti persidangan-persidangan sebelumnya, Kota Tasik juga bukan sekali menghadapi tuntutan atau laporan seperti itu. Prosesnya biasa dan yang menghadapinya sudah sistematis,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengangkatan tiga anggota Dewas BLUD RSUD dr Soekardjo periode 2026-2031 resmi digugat warga sekaligus advokat, Taufiq Rahman, ke PTUN Bandung.
Baca Juga:Akademisi UMB Sampaikan Masukan ke BKSAP DPR RI Terkait Regulasi Teknologi AIPemkot Tasikmalaya Bersiap Hadapi “Ujian Hukum”, SK Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo Digugat ke PTUN
Perkara bernomor 201/G/2026/PTUN.BDG tersebut didaftarkan secara daring pada Rabu (4/11/2026) dan diterima pengadilan sehari kemudian.
Sidang perdana dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026). Dalam gugatannya, Taufiq mempersoalkan sejumlah aspek pengangkatan Dewas, mulai dari dasar pembentukan Tim Pengkaji, kronologi seleksi, dugaan konflik kepentingan, keterbukaan rekrutmen, hingga komposisi keanggotaan.
Salah satu yang disorot adalah penggunaan kembali SK Tim Pengkaji Nomor 500/Kep.679-Ek/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 untuk proses seleksi Dewas pada September 2026. Penggugat menilai keputusan pembentukan tim tersebut bersifat ad hoc dan telah selesai menjalankan tugasnya untuk periode sebelumnya.
Selain itu, Taufiq mempertanyakan proses pencalonan Asep Maman Permana dari unsur tenaga ahli, keterbukaan hasil seleksi, serta kesesuaian komposisi anggota Dewas dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2021.
Tiga anggota Dewas yang ditetapkan yakni Asep Maman Permana dari unsur tenaga ahli, dr Eko Anggoro Sulistyaji dari unsur pejabat bidang kesehatan, serta Demy Rahayu dari unsur keuangan.
Melalui gugatan tersebut, Taufiq meminta majelis hakim membatalkan SK Wali Kota Nomor 500/Kep.810-Ek/2026 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BLUD RSUD dr Soekardjo sekaligus memerintahkan wali kota mengulang proses seleksi dari awal.
Kini, persoalan pengangkatan Dewas tidak lagi sebatas perdebatan di lingkungan birokrasi. Pemkot harus membuktikan bahwa keputusan yang diterbitkan benar-benar memiliki fondasi hukum yang kokoh.
Baca Juga:UMB Campuspreneur from Lokal to Global Asah Kemampuan Mahasiswa di Bidang EksporSTC MORO UDANG: Vespa Tua Menjemput Udang Segar di Cikalong
Sebab, dalam urusan tata kelola rumah sakit daerah, jabatan pengawas bukan sekadar urusan penempatan nama. Ketika prosedur dipersoalkan, legitimasi keputusan ikut dipertaruhkan. Optimisme boleh disampaikan. Namun, di ruang PTUN, yang akan berbicara bukan keyakinan pejabat, melainkan bukti dan aturan. (Rezza Rizaldi)