TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Polemik pengangkatan tiga anggota Dewan Pengawas (Dewas) BLUD RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya kini memasuki babak hukum. Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mulai bersiap menghadapi gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menyatakan Pemkot tidak akan mengabaikan gugatan tersebut. Pemerintah daerah akan terlebih dahulu mempelajari materi gugatan melalui Bagian Hukum.
“Pemkot akan mempelajari dan membahas gugatan tersebut melalui bagian hukum,” ujar Asep Goparullah kepada Radar, Senin (9/11/2026) sore.
Baca Juga:UMB Campuspreneur from Lokal to Global Asah Kemampuan Mahasiswa di Bidang EksporSTC MORO UDANG: Vespa Tua Menjemput Udang Segar di Cikalong
Pernyataan tersebut menjadi respons pertama Pemkot setelah Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tasikmalaya tentang pengangkatan Dewas BLUD RSUD dr Soekardjo periode 2026-2031 resmi digugat ke PTUN Bandung.
Gugatan itu dilayangkan warga Kota Tasikmalaya sekaligus advokat, Taufiq Rahman, terhadap Wali Kota Tasikmalaya. Perkara tersebut didaftarkan secara daring pada Rabu (4/11/2026) melalui kuasa hukumnya dan diterima pengadilan sehari kemudian, Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan informasi penggugat, perkara bernomor 201/G/2026/PTUN.BDG itu dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Kamis (12/11/2026). Taufiq mempersoalkan sejumlah aspek dalam proses pengangkatan tiga anggota Dewas.
Mulai dari dasar pembentukan tim pengkaji, kronologi seleksi, dugaan konflik kepentingan, keterbukaan rekrutmen, hingga komposisi keanggotaan. Dalam pokok gugatan, ia meminta majelis hakim membatalkan seluruh SK Wali Kota Nomor 500/Kep.810-Ek/2026 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BLUD RSUD dr Soekardjo.
Salah satu yang disorot adalah penggunaan kembali SK Tim Pengkaji Nomor 500/Kep.679-Ek/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 untuk proses seleksi Dewas pada September 2026. Menurut Taufiq, keputusan pembentukan tim tersebut bersifat ad hoc dan telah selesai menjalankan tugasnya setelah menghasilkan pengangkatan Dewas periode 2022-2027.
Karena itu, penggunaannya kembali dinilai dia tidak memiliki dasar kewenangan yang memadai. Persoalan lain muncul dari kronologi rekrutmen. Pengumuman seleksi anggota Dewas disebut telah dibuka sejak 31 Agustus 2026, sedangkan SK pemberhentian Dewas sebelumnya baru ditandatangani wali kota pada 14 September 2026.
Nama Asep Maman Permana turut dipersoalkan Taufiq. Penggugat menilai pencalonannya dari unsur tenaga ahli bermasalah karena ketika proses seleksi berlangsung, Asep Maman masih menjabat Asisten Daerah (Asda) III Pemkot Tasikmalaya. Ia baru memasuki masa pensiun pada 1 Oktober 2026.