Selain itu, keterbukaan seleksi juga menjadi sasaran gugatan. Masa sanggah hasil seleksi administrasi pada 9-10 September 2026 dinilai terlalu singkat. Hasil uji kelayakan dan kepatutan pun disebut tidak diumumkan kepada publik.
Tak berhenti di situ, komposisi tiga anggota Dewas yang ditetapkan wali kota juga dipersoalkan. Ketiganya yakni Asep Maman Permana dari unsur tenaga ahli, dr Eko Anggoro Sulistyaji dari unsur pejabat bidang kesehatan, serta Demy Rahayu dari unsur keuangan.
Menurut Taufiq, komposisi tersebut belum mencerminkan pemenuhan unsur keanggotaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2021.
Baca Juga:UMB Campuspreneur from Lokal to Global Asah Kemampuan Mahasiswa di Bidang EksporSTC MORO UDANG: Vespa Tua Menjemput Udang Segar di Cikalong
Pengangkatan dr Eko Anggoro Sulistyaji yang merupakan Kepala Puskesmas Bungursari, misalnya, dipersoalkan karena dinilai bukan pejabat perangkat daerah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang menjadi dasar gugatan.
Penggugat juga mempertanyakan proses pengangkatannya yang disebut tidak melalui seleksi administrasi, penilaian Tim Pengkaji, maupun uji kelayakan dan kepatutan. Sementara itu, penunjukan Demy Rahayu yang merupakan kepala bidang di BPKAD turut disorot terkait kesesuaian unsur keuangan dalam struktur Dewas.
Bagi penggugat, posisi Dewas bukan sekadar pelengkap organisasi rumah sakit. Lembaga tersebut memiliki fungsi strategis dalam mengawasi pengelolaan BLUD. Karena itu, proses pengangkatan hingga komposisi anggotanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.
Melalui gugatan tersebut, Taufiq meminta PTUN membatalkan SK pengangkatan Dewas secara keseluruhan sekaligus mewajibkan wali kota mengulang proses seleksi dari awal. Kini, persoalan yang sebelumnya berkutat di ruang birokrasi mulai bergeser ke ruang persidangan.
Pemkot Tasikmalaya memiliki pekerjaan rumah untuk menjelaskan dasar hukum dan proses pengangkatan Dewas tersebut. Sebab, jabatan pengawas rumah sakit milik pemerintah bukan ruang untuk sekadar menetapkan nama.
Ketika prosedur dipersoalkan, legitimasi keputusan pun ikut dipertaruhkan. Meja PTUN kini menjadi tempat menguji apakah seluruh proses pengangkatan itu benar-benar berdiri di atas aturan. (Rezza Rizaldi)