TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan (Dapil) 4, Aldira Yusup Dikria, menyampaikan delapan catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Politisi PAN ini meminta pemerintah daerah membenahi struktur anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat dan tidak didominasi belanja rutin pemerintahan.
Menurut Aldira, APBD seharusnya menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan, bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan.
Baca Juga:Isu Munaslub Golkar Mencuat, Ahmad Doli Kurnia: Jangan Ada Agenda yang Memecah PartaiUU Reforma Agraria: Peluang Baru bagi Daerah, Asal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Siap
Berdasarkan dokumen RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,123 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp3,149 triliun. Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sekitar Rp26,405 miliar.
Dari struktur anggaran itu, Aldira menyoroti delapan persoalan yang perlu mendapat penjelasan dan perbaikan dari pemerintah daerah.
Pertama, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. PAD hanya ditargetkan sebesar Rp491,716 miliar, sementara pendapatan dari transfer mencapai Rp2,631 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya masih perlu diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Kedua, besarnya belanja pegawai dibandingkan belanja pembangunan. Anggaran pegawai mencapai Rp1,327 triliun atau 42,16 persen dari total belanja. Sementara itu, belanja modal hanya dialokasikan Rp206,636 miliar atau 6,56 persen.
Aldira menilai, pemerintah perlu mengevaluasi komposisi belanja agar pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik mendapatkan ruang anggaran yang memadai.
Ketiga, belanja modal harus tepat sasaran dan memiliki manfaat jelas. Ia meminta pemerintah menjelaskan penggunaan anggaran pengadaan tanah sebesar Rp44,8 miliar, mulai dari lokasi, urgensi, hingga manfaatnya bagi masyarakat.
Hal serupa berlaku untuk anggaran jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp83,502 miliar. Pemerintah harus membuka rincian lokasi pekerjaan serta target hasil yang ingin dicapai.
Baca Juga:Bangun Karakter Siswa, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Perkuat Tujuh KAIHPuluhan Ribu Jemaah Larut dalam Tasikmalaya Bershalawat di Alun-Alun Manonjaya
Keempat, program penanggulangan kemiskinan harus memiliki target terukur. Aldira menyoroti alokasi sekitar Rp1,23 miliar pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga harus menetapkan target penurunan angka kemiskinan dan memperkuat program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki kemandirian.
Kelima, alokasi bantuan keuangan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Belanja transfer direncanakan mencapai Rp581,909 miliar, termasuk bantuan keuangan sebesar Rp561,134 miliar.