TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Reforma agraria bukan sekadar kebijakan pembagian tanah kepada masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik pertanahan, memperkuat kepastian hukum, melindungi aset daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria patut menjadi momentum penting dalam pembenahan tata kelola pertanahan di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mengatur redistribusi tanah kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, penataan aset, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, undang-undang ini menghadirkan sejumlah peluang dan manfaat strategis. Namun, manfaat tersebut tidak akan terwujud secara otomatis. Pemerintah daerah harus menyiapkan data pertanahan yang akurat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apa Keuntungan bagi Pemerintah Daerah
Baca Juga:Bangun Karakter Siswa, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Perkuat Tujuh KAIHPuluhan Ribu Jemaah Larut dalam Tasikmalaya Bershalawat di Alun-Alun Manonjaya
Pertama, membantu menyelesaikan konflik pertanahan. Persoalan sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan, kawasan hutan, maupun aset pemerintah masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Melalui mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih terstruktur, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mendorong penyelesaian sengketa yang selama ini berlarut-larut.
Kedua, memperkuat kepastian hukum pemanfaatan tanah. Tanah dengan status yang tidak jelas, tumpang tindih kepemilikan, atau penguasaan tanpa kepastian hukum kerap menjadi hambatan pembangunan. Melalui inventarisasi, verifikasi, dan penataan pertanahan, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan status tanah di wilayahnya.
Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanah yang selama ini menjadi sumber konflik atau belum dimanfaatkan secara optimal dapat ditata untuk memberikan kepastian penguasaan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Jika diikuti program pemberdayaan, sektor pertanian, perkebunan rakyat, koperasi, dan usaha kecil berpotensi tumbuh lebih produktif.
Keempat, memperkuat penataan aset dan administrasi pertanahan daerah. Melalui inventarisasi dan pemetaan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi aset tanah yang telah memiliki dokumen lengkap, belum bersertifikat, sedang disengketakan, maupun yang perlu mendapatkan pengamanan. Langkah ini penting untuk mencegah kehilangan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.