Pemerintah diminta menjelaskan dasar pembagian anggaran, daftar penerima, serta mekanisme pengawasannya. Dengan demikian, bantuan keuangan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Keenam, pengawasan belanja hibah dan barang jasa perlu diperketat. RAPBD 2027 mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp107,079 miliar dan belanja barang dan jasa mencapai Rp885,883 miliar.
Aldira meminta pemerintah membuka dasar pemberian hibah beserta daftar penerimanya. Sementara belanja barang dan jasa harus dipastikan benar-benar mendukung kebutuhan operasional pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.
Baca Juga:Isu Munaslub Golkar Mencuat, Ahmad Doli Kurnia: Jangan Ada Agenda yang Memecah PartaiUU Reforma Agraria: Peluang Baru bagi Daerah, Asal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Siap
Ketujuh, defisit dan pembiayaan daerah harus dijelaskan secara terbuka. RAPBD 2027 mencatat defisit Rp26,405 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dari SiLPA. Di sisi lain, terdapat alokasi belanja bunga sebesar Rp11,773 miliar.
Menurut Aldira, pemerintah perlu menjelaskan asal-usul SiLPA, kewajiban pembayaran utang, serta dampaknya terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun berikutnya.
Kedelapan, setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Indikator tersebut harus terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
Atas delapan catatan tersebut, Aldira meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penyempurnaan RAPBD 2027.
Ia mendorong pemerintah memperjelas strategi peningkatan PAD, mengevaluasi belanja pegawai, memprioritaskan pembangunan infrastruktur, menetapkan target penurunan kemiskinan, serta membuka rincian alokasi bantuan keuangan dan hibah.
Selain itu, seluruh program harus dilengkapi indikator keluaran dan hasil yang jelas serta diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029, RKPD 2027, KUA-PPAS, dan Standar Pelayanan Minimal.
Baca Juga:Bangun Karakter Siswa, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Perkuat Tujuh KAIHPuluhan Ribu Jemaah Larut dalam Tasikmalaya Bershalawat di Alun-Alun Manonjaya
Aldira menegaskan, berbagai kritik tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Ia berharap RAPBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang produktif, transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar uang yang dihabiskan pemerintah, melainkan seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang nyata, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga dukungan bagi petani dan pelaku UMKM.