TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pundi-pundi pendapatan daerah dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kota Tasikmalaya mulai mendekati target.
Hingga September 2026, realisasi retribusi dari dua layanan tersebut sudah mencapai sekitar Rp3,2 miliar atau 88,25 persen dari target tahunan sebesar Rp3,7 miliar.
Capaian tersebut menjadi modal bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya untuk menuntaskan sisa target hingga penghujung tahun.
Baca Juga:FKS Kota Tasikmalaya Terus Perkuat Gerakan Pengelolaan Sampah Rumah TanggaHonda DAM Beri Diskon Servis 30 Persen untuk Pelajar dan Mahasiswa di Jawa Barat
Meski begitu, pekerjaan rumah masih tersisa, terutama dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami sistem pengajuan secara digital.
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Leli Yulita mengatakan, berdasarkan pendataan hingga September, proses penyelesaian di dinas teknis telah mencapai 340 layanan PBG dan SLF.
“Untuk retribusi yang sudah masuk kurang lebih kami mendata sekitar Rp3,2 miliar atau 88,25 persen. Mudah-mudahan target Rp3,7 miliar bisa tercapai 100 persen,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu tantangan dalam pelayanan PBG dan SLF adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Belum semua pemohon memahami mekanisme pengajuan melalui platform tersebut.
Kondisi itu membuat pendampingan dari petugas menjadi bagian penting dalam pelayanan.
Sebab, digitalisasi perizinan idealnya bukan sekadar memindahkan meja pelayanan ke layar komputer, tetapi juga memastikan masyarakat bisa mengaksesnya tanpa kebingungan.
“Kami banyak memberikan pelayanan dan membantu masyarakat dalam proses PBG dan SLF ini, karena memang belum semua memahami aplikasi SIMBG,” jelasnya.
Baca Juga:Penanganan Genangan di Kota Tasikmalaya Terkendala Kewenangan, Sungai Ciloa dan Cikalang Perlu KolaborasiGenangan di Kota Tasikmalaya Bukan Sekadar karena Hujan, Sampah dan Kabel Utilitas Hambat Saluran
Leli berharap, sisa waktu hingga akhir tahun dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelayanan sekaligus mengejar kekurangan realisasi retribusi sekitar Rp500 juta.
Dengan capaian yang sudah mendekati 90 persen, target tersebut bukan perkara yang terlalu jauh.
Namun, konsistensi pelayanan tetap menjadi kunci agar potensi pendapatan daerah tidak tertahan hanya karena persoalan teknis penggunaan aplikasi. (rezza rizaldi)