TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pembenahan gedung pemerintahan di Kota Tasikmalaya masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan secara bertahap.
Sejumlah kantor kelurahan membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan lanjutan agar fasilitas pelayanan masyarakat bisa digunakan secara optimal.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya pun mulai memetakan sejumlah pekerjaan yang berpotensi menjadi prioritas pada 2027.
Baca Juga:FKS Kota Tasikmalaya Terus Perkuat Gerakan Pengelolaan Sampah Rumah TanggaHonda DAM Beri Diskon Servis 30 Persen untuk Pelajar dan Mahasiswa di Jawa Barat
Salah satunya melanjutkan pembangunan kantor kelurahan yang hingga kini belum sepenuhnya rampung.
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Leli Yulita mengatakan, beberapa bangunan kantor kelurahan masih membutuhkan penanganan lanjutan karena pembangunan sebelumnya belum tuntas.
Di antaranya Kantor Kelurahan Leuwiliang, Tugu Raja, serta Awipari yang saat ini baru dapat difungsikan pada lantai satu.
Selain itu, Kantor Kelurahan Sukamaju Kaler juga masuk dalam daftar bangunan yang membutuhkan perhatian karena belum pernah mendapatkan perbaikan.
“Untuk tahun depan Insyaallah ada beberapa yang diajukan. Seperti lanjutan pembangunan kantor kelurahan yang belum tuntas dan beberapa bangunan yang perlu direhabilitasi,” ungkap Leli.
Tahun ini, Dinas PUTR baru melaksanakan rehabilitasi Kantor Kelurahan Awipari.
Pekerjaan tersebut difokuskan pada lantai satu yang direncanakan menjadi area operasional pelayanan.
Jika sesuai rencana, rehabilitasi itu dapat diselesaikan pada akhir tahun sehingga aktivitas pelayanan kelurahan bisa segera berpindah ke bangunan tersebut.
Baca Juga:Penanganan Genangan di Kota Tasikmalaya Terkendala Kewenangan, Sungai Ciloa dan Cikalang Perlu KolaborasiGenangan di Kota Tasikmalaya Bukan Sekadar karena Hujan, Sampah dan Kabel Utilitas Hambat Saluran
Sementara itu, sejumlah perbaikan lainnya juga direncanakan melalui APBD Perubahan 2026 dan ditargetkan dikerjakan tuntas hingga Desember.
Tak hanya kantor kelurahan, optimalisasi kompleks Balai Kota dan rumah dinas Wali Kota juga menjadi salah satu rencana yang dibahas pemerintah daerah. Namun, realisasinya masih bergantung pada ketersediaan anggaran.
Leli mengakui, optimalisasi kawasan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Karena itu, pihaknya berharap program tersebut bisa mendapatkan dukungan anggaran agar bangunan yang ada tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan kembali.
“Rencana mungkin ada optimalisasi gedung dinas di kompleks Balai Kota dan rumah dinas Wali Kota agar bisa digunakan dan tidak terbengkalai. Tetapi tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” katanya.
Di sisi lain, rencana pembangunan gedung UPTD yang berkaitan dengan pelayanan air minum juga masuk dalam pembahasan kebutuhan infrastruktur pemerintah daerah.