TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Tasikmalaya masih menghadapi persoalan klasik: data penerima belum sepenuhnya akurat.
Di tengah berbagai program bantuan pemerintah, masih ditemukan warga yang belum terdaftar, bahkan ada data penerima yang tidak sesuai kondisi di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan saat meninjau sejumlah rumah penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Purbaratu, Senin (2/11/2026).
Baca Juga:JNE Perluas Pasar Industri Kreatif, Jadi Partner Logistik Pameran Seni Inklusif di BandungAHM Dorong Gaya Hidup Hijau, Anak Muda Diajak Kurangi Sampah Elektronik
Dalam kunjungan itu, Viman tidak hanya mengecek progres pembangunan rumah, tetapi juga memastikan integrasi bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat.
Hasil peninjauan menunjukkan masih ada pekerjaan rumah dalam pemutakhiran data agar bantuan pemerintah tidak berhenti di atas kertas.
“Tadi kita lihat ada beberapa yang memang belum terdaftar, kemudian juga ada beberapa yang datanya masih salah. Hal-hal tersebut kita kawal dan kita update supaya warga Kota Tasikmalaya bisa mendapatkan bantuan sosial,” ujar Viman.
Ia menjelaskan, bantuan RTLH di Kota Tasikmalaya saat ini bersumber dari tiga tingkatan pemerintahan.
Sebanyak 827 unit berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah pusat, 22 unit dari pemerintah provinsi, serta 53 unit dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Viman menyebut, sejumlah rumah penerima bantuan yang ditinjau dari anggaran pemerintah kota sudah menunjukkan progres pembangunan.
Sementara itu, bantuan dari pemerintah pusat juga diintegrasikan dengan program Sekolah Rakyat yang berada di bawah Kementerian Sosial.
Baca Juga:Payung Geulis Dikenalkan Sejak Dini, Ibu dan Anak Kompak Melukis di Sawarga Kota TasikmalayaPilgub Jabar Mulai Menghangat! Gerindra Petakan Donny dan Herdiat, Posisi Dedi Mulyadi Bagaimana?
Menurut dia, dukungan terhadap keluarga siswa Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berhenti pada akses pendidikan bagi anak.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan serta kelayakan tempat tinggal.
“Jadi, setiap anak yang menjadi siswa Sekolah Rakyat bukan hanya anaknya yang disekolahkan. Bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik bantuan non-tunai maupun tunai, bantuan pangan, termasuk bantuan tempat tinggal atau rumah, juga diprioritaskan bagi siswa dan keluarganya,” jelasnya.
Selain memeriksa kondisi rumah, Viman turut mengecek implementasi perlindungan sosial, terutama penyaluran bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi perhatian dalam memastikan kesesuaian data penerima.