Ia menegaskan, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala dan melibatkan komitmen pemerintah pusat maupun daerah.
Sebab, ketidakakuratan data berpotensi membuat warga yang membutuhkan justru luput dari jangkauan program bantuan.
“Kita semua harus berkomitmen untuk meng-update data-data yang ada. Program pemerintah pusat pun berkomitmen terus memperbarui data terkait penerima bantuan sosial ini,” katanya.
Baca Juga:JNE Perluas Pasar Industri Kreatif, Jadi Partner Logistik Pameran Seni Inklusif di BandungAHM Dorong Gaya Hidup Hijau, Anak Muda Diajak Kurangi Sampah Elektronik
Viman berharap, pembenahan data dan integrasi berbagai program perlindungan sosial dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak sekadar menjadi penyangga sementara bagi keluarga miskin, tetapi juga menjadi jalan untuk memperbaiki taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sebab, persoalan bantuan sosial bukan semata-mata soal berapa banyak anggaran yang digelontorkan.
Ketepatan data menjadi penentu agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak justru tertinggal di tengah derasnya program bantuan. (rezza rizaldi)