TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemkab Tasikmalaya berencana membongkar sebagian bangunan di komplek eks sekretariat daerah (setda) lama, yang berada di Jalan Pemuda, Kota Tasikmalaya. Rencananya, lahan bekas bangunan bakal dijadikan lahan parkir untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan bagi Pemkot Tasikmalaya, langkah ini menjadi angina segar untuk mengatasi persoalan lahan parkir.
Di lokasi tersebut, saat ini terdapat bangunan yang dijadikan sekretariat oleh para seniman Tasikmalaya. Mereka pun keberatan dengan rencana pembongkaran, serta meminta Pemkab Tasikmalaya membuka ruang dialog. Setidaknya, harus ada solusi agar aktivitas kesenian di lokasi tersebut tidak sampai terhenti.
Direktur Eksekutif Lembaga Seni Mahasiswa Islam (LSMI) HMI Cabang Tasikmalaya, Cepi Sultoni, menilai rencana pembongkaran semestinya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan komunitas yang selama ini memanfaatkan bangunan di kompleks eks setda lama.
Baca Juga:Gen Z Makin Sulit Dinasehati? Orang Tua Punya Peran PentingBeban Zaman Generasi Muda: Antara Potensi, Etika, dan Daya Juang di Tengah Arus Teknologi
“Jangan langsung main gusur. Kami memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola aset daerah, tetapi di tempat ini juga ada kehidupan yang harus dihargai. Ada seniman yang berkarya, anak-anak yang belajar, serta komunitas yang berupaya merawat seni dan budaya,” ujar Cepi, kepada Radar, Rabu (28/10/2026).
Gedung yang sebelumnya lama tidak digunakan itu kini dimanfaatkan Komunitas Cermin Tasikmalaya untuk berbagai kegiatan. Mulai dari pertunjukan, diskusi, pameran seni hingga literasi. Salah satunya pameran Dinasti Literasi yang mengangkat karya sastra ke dalam ekspresi seni. Menurut Cepi, gedung tersebut juga menjadi ruang belajar bagi generasi muda.
“Terutama bidang musik, sastra, tari, teater, dan seni rupa. Kegiatan mingguan Ngopi Sastra rutin menjadi wadah diskusi bagi pegiat literasi,” paparnya.
Atas rencana tersebut, LSMI HMI Cabang Tasikmalaya mendesak Pemkab Tasikmalaya meninjau kembali rencana pembongkaran dan berdialog dengan komunitas seni. Jika bangunan harus dialihfungsikan, pemerintah diminta mempertimbangkan alternatif ruang agar kegiatan kesenian tetap berjalan.
“Kami tidak sedang memperjuangkan bangunan semata. Kami memperjuangkan ruang berproses dan keberlangsungan ekosistem seni budaya di Tasikmalaya,” tegas Cepi.