Kerusakan jalan tersebut bukan hanya menyangkut kenyamanan perjalanan. Bagi petani dan warga yang menggantungkan penghidupan pada lahan di sekitarnya, kondisi infrastruktur turut menentukan kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Potensi jalur sebagai akses pendukung menuju kawasan wisata Batukaras juga menjadi alasan pentingnya penanganan yang lebih serius.
Jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan warga, melainkan bagian dari infrastruktur penopang kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Baca Juga:Bank Mandiri Hadirkan ATM Emas, Investasi Mulai Rp10 Ribu Bisa Jadi Logam MuliaMapay Lembur Jilid II: Tangis Emak Jompo dan Doa untuk Presiden Prabowo!
Gotong royong warga Masawah memang layak diapresiasi. Di tengah keterbatasan, mereka memilih bergerak daripada terus berkutat dengan lubang jalan.
Namun, jangan sampai semangat swadaya itu justru menjadi alasan bagi pihak berwenang untuk membiarkan persoalan berlarut-larut.
Sebab, warga patungan untuk memperbaiki jalan bukan berarti kewajiban pemerintah ikut patungan.
Apalagi, jalan tersebut berstatus jalan desa yang membutuhkan kejelasan penanganan dan perhatian dari pemerintah sesuai kewenangannya.
Kini, masyarakat berharap perbaikan tidak berhenti pada hamparan batu kapur putih.
Mereka membutuhkan penanganan yang lebih layak dan berkelanjutan agar jalan tidak kembali rusak, terutama ketika hujan turun.
Jangan sampai, setelah bertahun-tahun menunggu, warga masih harus membayar sendiri untuk mendapatkan akses jalan yang semestinya bisa mereka nikmati dengan aman.
Baca Juga:Kemiskinan Kota Tasikmalaya Turun ke 9,34 Persen, Viman: Berkat Kerja Kompak Bersama Seluruh PihakListriknya Terang, PAD-nya Remang-Remang
Gotong royong boleh menjadi solusi sementara, tetapi bukan pengganti tanggung jawab pemerintah. (deni nurdiansah)