Panitia memang disebut mendapat dukungan pembiayaan dari sponsor, di antaranya Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank Indonesia (BI), serta menerapkan efisiensi anggaran.
Namun, Tian menilai sumber pembiayaan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi skala dan prioritas kegiatan.
Menurut dia, dana yang dapat dihemat dari penyederhanaan acara akan lebih bermanfaat jika diarahkan untuk membantu warga terdampak kekeringan.
Baca Juga:Dinasti Literasi Komunitas Cermin Tasikmalaya, Wariskan Pengetahuan Bukan KekuasaanKetika Petarung Tarung Derajat Naik Vespa di Kota Tasikmalaya: Kalem, Ramah dan Penuh Santun
KNPI Pangandaran mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi skema pendanaan dan menyederhanakan peringatan Milangkala ke-14.
Tian menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mencabut surat edaran pengumpulan dana ASN.
Kedua, menghentikan segala bentuk pungutan iuran acara kepada pemerintah desa.
Ketiga, menyederhanakan perayaan menjadi kegiatan yang lebih khidmat, seperti upacara dan doa bersama.
“Langkah tersebut meliputi pencabutan segera surat edaran penarikan dana ASN, penghentian segala bentuk pungutan iuran acara kepada desa, serta penyederhanaan perayaan menjadi kegiatan yang lebih khidmat seperti upacara dan doa bersama,” bebernya.
KNPI juga meminta anggaran yang semula dialokasikan untuk kemeriahan perayaan dialihkan guna membiayai distribusi air bersih dan penanganan darurat kekeringan bagi masyarakat terdampak.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa peringatan hari jadi daerah bukan hanya tentang meriahnya panggung dan ramainya agenda.
Di tengah warga yang masih membutuhkan air bersih, ukuran keberhasilan perayaan juga terletak pada sejauh mana pemerintah mampu menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat. (deni nurdiansyah)