TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penataan kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya tak cukup sekadar merapikan pedagang kaki lima (PKL) dan mempercantik ruang publik.
Di balik ramainya aktivitas olahraga dan ekonomi warga, ada pekerjaan rumah yang tak kalah penting: profesionalisme pengelolaan, transparansi retribusi, hingga keberanian mencari sumber pembiayaan alternatif.
Tokoh Masyarakat Kota Tasikmalaya, Yanto Aprianto Oce, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya agar tidak menata Dadaha secara parsial dan tanpa perencanaan matang.
Baca Juga:Dinasti Literasi Komunitas Cermin Tasikmalaya, Wariskan Pengetahuan Bukan KekuasaanKetika Petarung Tarung Derajat Naik Vespa di Kota Tasikmalaya: Kalem, Ramah dan Penuh Santun
Kawasan tersebut semestinya dikembangkan secara terintegrasi agar aktivitas perdagangan, olahraga, dan ruang rekreasi masyarakat bisa berjalan beriringan.
“Artinya, PKL tertata, tempat olahraga tertata, tempat santai warga tertata. Dengan begitu, perekonomian terus berputar,” ujar Yanto, Minggu (11/10/2026).
Menurut dia, penataan Dadaha membutuhkan konsep yang jelas dan terukur. Pemkot perlu menyusun perencanaan secara profesional, termasuk melibatkan konsultan kompeten agar pengembangan kawasan tidak berhenti pada pembenahan fisik semata.
Sebab, kawasan publik yang ramai belum tentu memberikan manfaat ekonomi maksimal jika pengelolaannya tidak dibarengi sistem yang tertib.
Penataan jangan sampai hanya terlihat rapi dari luar, tetapi menyisakan persoalan dalam tata kelola.
Yanto juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi.
Meski nilai pungutan dari setiap aktivitas relatif kecil, seluruh penerimaan harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan Dadaha harus lebih serius. Walaupun retribusinya kecil, jangan sampai ada kebocoran. Potensinya harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan PAD,” tegasnya.
Baginya, potensi Dadaha tidak semestinya hanya dilihat dari keramaian pengunjung.
Baca Juga:Viman Jawab Emosi Diky yang Meledak soal Penataan Dadaha Kota Tasikmalaya!Lumiland Dadaha Resmi Dibuka, Wali Kota Tasik Bidik Efek Ekonomi dan Puluhan Ribu Siswa Bisa Masuk Gratis
Kawasan tersebut juga harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), tanpa mengabaikan kenyamanan warga dan keberlangsungan usaha para pedagang.
Persoalan anggaran juga menjadi perhatian Yanto. Ia mengingatkan agar keterbatasan fiskal tidak terus menjadi alasan untuk menunda pembenahan kawasan Dadaha.
Pemkot, kata dia, perlu lebih kreatif mencari alternatif pembiayaan, salah satunya melalui kolaborasi dengan perusahaan swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Skema tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan mendukung penataan kawasan, sepanjang dirancang secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.