PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Rencana perayaan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran menuai sorotan dari kalangan kepala desa.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pangandaran meminta pemerintah kabupaten mengkaji ulang rangkaian acara agar lebih sederhana, menyusul keterbatasan anggaran desa dan kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat.
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Pangandaran, Dedi Hermawan, mengatakan keberatan tersebut berangkat dari kondisi keuangan desa yang kian terbatas.
Baca Juga:Ratusan Barista Kota Tasikmalaya Disertifikasi, Diuji Biar Kopi Enggak Cuma Modal GayaMiras Masih Beredar di Kota Tasikmalaya Lewat COD, Belasan Botol Diselipkan dalam Tas Ransel
Di tengah penyesuaian dan pemangkasan alokasi dana dari pemerintah pusat maupun bantuan provinsi, desa justru dihadapkan pada kebutuhan biaya tambahan untuk berpartisipasi dalam perayaan tahunan tersebut.
“Kas desa saat ini kian menyusut akibat adanya penyesuaian serta pemangkasan alokasi dana, baik dari pemerintah pusat maupun bantuan provinsi,” kata Dedi kepada Radar, Jumat (9/10/2026).
Menurut dia, beban partisipasi dalam Milangkala tidak bisa dipandang sebelah mata. Persiapan latihan paduan suara yang menyita waktu, pembelian seragam, penyediaan konsumsi, hingga keikutsertaan dalam pawai budaya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Biaya operasional partisipasi acara dinilai sangat memberatkan keuangan desa. Anggaran puluhan juta rupiah dipandang tidak realistis di tengah pemangkasan dana,” jelasnya.
Apdesi menilai, dalam kondisi seperti sekarang, penggunaan anggaran perlu lebih mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat.
Sejumlah wilayah desa masih menghadapi kesulitan air bersih akibat kemarau, sementara ancaman gagal panen membayangi petani.
Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan juga disebut tengah dipadati pasien seiring meningkatnya jumlah warga yang sakit.
Baca Juga:Telkomsel-PosDigi Bidik 200 Ribu Agen Pos Lewat Paket Sat SetProyek Drainase Zig-Zag Cimerak Kota Tasikmalaya Terus Disorot, PUTR: Dikerjakan Pemprov Jabar
Situasi tersebut, menurut Dedi, perlu menjadi bahan pertimbangan Pemkab Pangandaran sebelum menggelar perayaan dalam skala besar. Sebab, semarak hari jadi daerah semestinya tidak mengabaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Dedi menegaskan, sikap Apdesi bukan bentuk penolakan terhadap peringatan hari jadi Kabupaten Pangandaran. Pihaknya tetap mendukung pembangunan dan kemajuan daerah, tetapi pelaksanaan perayaan perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan desa serta kondisi warga.
“Komitmen membangun daerah tetap dijaga, namun pelaksanaannya perlu memperhatikan rasa empati dan tenggang rasa terhadap warga,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Apdesi mengusulkan agar Milangkala ke-14 dilaksanakan secara sederhana melalui kegiatan spiritual, seperti istigasah dan doa bersama untuk keselamatan serta pemulihan kondisi daerah.