TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID—Birokrasi di lingkungan Pemkot Tasikmalaya sedanv tidak baik-baik saja. Luapan emosi Wakil Wali Kota Diky Candra menunjukkan ketidakharmonisan dengan para pejabat.
Emosi Diky diluapkan ketika menghadiri undagan Paguyuban Pedagang Kecil dan Mikro (PPKM) di shelter Dadaha, Rabu (8/10/2026). Dia mengaku sejak awal proses penataan tidak pernah diajak bicara atau pun laporan dari dinas-dinas terkait, bahkan ketika prosesnya bermasalah. “Teu ngarti setiap masalah sok di arantep wae,” ungkapnya.
Padahal ketika ada komunikasi, sedikit banyak dia bisa memberikan pandangan yang bisa menjadi pertimbangan solusi. “Ngobrol sok sing bener, sampai beres,” ujarnya.
Baca Juga:Puluhan Jemaah Tertipu Travel Umroh Bodong di Tasikmalaya! Sudah Bayar Penuh, Tiket Pulang Harus Beli SendiriJalan Dadaha Bakal Dibuka Lagi! Hasil Evaluasi, Penutupan Belum Siap Untuk Diterapkan Permanen
Masalahnya, tanpa ada komunikasi apapun dia diharuskan untuk berhadapan dengan masyarakat yang mempersoalkan penataan. Hal ini membuatnya seakan jadi tumbal atau kebagian beres-beres. “Ujug-ujug kateumbleuhan kieu, hayoh we ngombehan,” katanya.
Maka dari itu, Diky pun tidak mau memmberikan banyak komentar terkait kebijakan penataan Dadaha. Pasalnya dia tidak mengetahui dasar dan kajian yang dilakukan oleh dinas teknis.
Selain soal Dadaha, Diky juga emosi dengan sikap ASN yang karena dari serangkaian agenda yang harus dia hadiri, tidak ada pejabat yang bersedia menggantikannya hadir. Apalagi di waktu yang sama Diky sudah ada janji pertemuan dengan pejabat parlemen pusat di Jakarta untuk membahas bantuan untuk Kota Tasikmalaya.“Badan saya cuma satu tapi saya harus ada di dua tempat, wajar kalau saya minta tolong disposisi tapi (pejabat) tidak ada yang mau, catat! Tidak ada yang mau,” katanya.
Persoalan tidak dilibatkannya Diky dalam penataan Dadaha, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menampiknya. Menurutnya, semua unsur khususnya di lingkungan Pemkot Tasikmalaya bergerak bersama melakukan penataan. “Soal dilibatkan atau tidak dilibatkan kan kita bersama-sama semuanya,” ungkapnya.
Disinggung soal laporan perencanaan dan progres penataan yang tidak sampai ke wakil wali kota, Viman memberikan jawaban yang menggantung. Di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki prosedur teknisnya. “Kalau teknis laporan setiap progres kan itu semua kan sudah ada,” terangnya.(Rangga Jatnika)