Menurutnya, alasan yang disampaikan berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum memenuhi target juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada para juru parkir.
“Kami tahu-tahu ada pihak ketiga. Alasannya katanya PAD tidak memenuhi,” kata Delta.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang komunikasi dengan para juru parkir dan warga sekitar sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan parkir Dadaha.
Baca Juga:Tender Kursi Ketua GAPENSIGUS KIKIN, DARI TEBUIRENG KE PBNU
Para juru parkir meminta agar kebijakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan sisi peningkatan PAD, tetapi juga memperhatikan keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir di kawasan Dadaha.
Mereka berharap ada solusi yang tidak merugikan juru parkir maupun warga sekitar, sekaligus tetap mampu meningkatkan tata kelola dan kontribusi parkir terhadap pendapatan daerah. (Ujang Nandar)