Sebagai respons, disusun empat pilar strategi. Mulai dari penguatan produksi pertanian berbasis teknologi adaptif, penguatan distribusi, hingga cadangan pangan.
Salah satu usulan konkret adalah pembentukan cadangan pangan daerah minimal 100 ton beras. Selain itu, bantuan pangan diperluas dan dapur umum direncanakan hadir di 69 kelurahan.
Di sisi tata kelola, pembentukan Satgas Ketahanan Pangan El Nino didorong sebagai pusat komando lintas OPD.
Baca Juga:Dapur MBG di Kota Tasikmalaya Ramai Beroperasi, Izin Masih Jadi “Cerita Belakang”Tol Getaci Sepi Investor, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Angkat Bicara
“Perlu sistem komando terpadu berbasis data real time agar respons cepat dan tepat sasaran,” tulisnya.
Namun, di balik rencana yang tampak rapi di atas kertas, ada batu sandungan klasik: anggaran.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim dalam kajian itu disebut menyoroti belum adanya alokasi transfer keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di sinilah ironi kembali muncul—ancaman sudah di depan mata, tapi dompet daerah masih menunggu belas kasih di atasnya.
Kajian tersebut pun merekomendasikan Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menetapkan status “Siaga Iklim” serta melakukan realokasi anggaran sekitar Rp16,5 miliar untuk program prioritas.
Jika tidak, El Nino “Godzilla” bisa jadi bukan sekadar istilah dramatis—melainkan kenyataan pahit yang mengetuk dapur warga satu per satu. (ayu sabrina barokah)