Namun meski sudah ada nama pengganti, dapur tetap belum boleh beroperasi sebelum yang bersangkutan hadir secara fisik.
“Selama KSPPG belum tiba di Tasik, dapur tidak boleh operasional. Itu aturan dari Korcam,” katanya.
Di sisi lain, dana operasional juga tersendat karena data kepala dapur baru belum ter-update di sistem BGN.
Baca Juga:Ditinggal Tarawih, Rumah PNS di Kota Tasikmalaya Dibobol Maling: Uang Rp20 Juta Raib, Pintu Tetap TerkunciRiset Smart Trash Universitas Mayasari Bakti Dorong Pengelolaan Sampah Digital di Kota Tasikmalaya
“Dana belum bisa ditarik. Secara sistem terlihat masih utuh, padahal di lapangan kami sudah butuh operasional. Saya sampai kepikiran mau nalang dulu, tapi aturan juga tidak boleh,” ungkap Poppy.
Ia mengklaim secara internal dapur tidak ada kendala teknis. Persoalan murni administratif dan pergantian pejabat.
Poppy menambahkan, pihaknya sudah mengumpulkan kepala sekolah dan PIC sekolah, termasuk dari SD Condong, untuk menjelaskan kronologi persoalan tersebut.
“Saya minta ke sekolah supaya disampaikan ke orang tua murid. Karena kalau dijelaskan panjang lebar memang rumit, tapi ini soal sistem dan pergantian KSPPG,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa periode 16–22 Februari sebenarnya termasuk masa libur nasional di sistem Dapodik, sehingga secara nasional distribusi MBG juga tidak berjalan, kecuali di wilayah tertentu.
Namun bagi orang tua murid, alasan administratif tetap terasa seperti bumbu pahit di atas nasi yang tak kunjung datang.
Program makan bergizi yang semestinya menambah asupan anak-anak sekolah, justru berubah menjadi menu baru: menunggu kejelasan. (red/rezza rizaldi)