”Terkait dengan beasiswa, terkait dengan beasiswa anak miskin, terkait dengan RKB (Ruang Kelas Baru), terkait dengan USB (Unit Sekolah Baru), yang kemudian kita sampaikan berdasarkan keputusan bersama, ternyata apa yang kita sampaikan prank. Nge-prank-nya ke konstituen, dianggap bohong” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat telah menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mencari kejelasan mengenai kelanjutan program beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga kurang mampu.
Hasilnya, diketahui bahwa program beasiswa pengganti BPMU belum tercantum dalam APBD Murni 2026.
Baca Juga:5 Pasta Autentik Italia yang Wajib Dicoba10 Perbedaan Utama Masakan Italia dengan Kuliner Negara Lain
Pihak DPRD berharap, ke depan, proses perencanaan dan penyesuaian anggaran dapat dilakukan dengan lebih transparan, kolaboratif, dan komunikatif.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mendukung upaya peningkatan layanan pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
DPRD Jawa Barat juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Handri S Budiman/rls)