Selain itu, ia juga menyoroti tidak bisa begitu saja penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di tingkat desa, sehingga warga kesulitan mengurus bantuan layanan kesehatan.
Dengan meningkatnya keluhan terkait penghapusan BPJS bagi masyarakat miskin, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar tidak ada lagi warga yang terlantar tanpa pengobatan.
“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai masyarakat kecil dibiarkan bingung saat sakit. Kesehatan itu kebutuhan dasar, bukan pilihan,” pungkas Dedi. (Ujang Nandar)