TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemerintah Kota Tasikmalaya menargetkan percepatan kinerja pembangunan mulai 2026.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja dengan ritme biasa, tetapi harus bergerak lebih cepat dengan perencanaan yang realistis dan terukur.
Viman menyebut, jika 2025 menjadi fase melangkah dan pemantapan arah, maka 2026 adalah momentum meningkatkan tempo kerja.
Baca Juga:Refleksi Malam Tahun Baru di Kota Tasikmalaya: dari Keramaian HZ Mustofa Menuju Doa BersamaMalam Tahun Baru di Kota Tasikmalaya, Ribuan Pejalan Kaki Padati Jalur HZ Mustofa
Namun percepatan tersebut, kata dia, bukan sekadar simbolik, melainkan berbasis perencanaan, indikator kinerja, dan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah.
“Kalau 2025 Kota Tasik masih berjalan, 2026 Insyaallah kita lari. Tapi lari dengan perhitungan, dengan perencanaan, dan sesuai kemampuan anggaran yang ada,” ujar Viman, Rabu (31/12/2025) usai menghadiri pelantikan DKKT.
Ia menegaskan, tantangan efisiensi anggaran akibat pemangkasan transfer dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.
Justru dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah daerah dituntut menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau anggaran besar hasilnya bagus, itu biasa. Tapi dengan anggaran secukupnya bisa menghasilkan dampak luar biasa, itu baru kerja yang berkualitas,” terangnya.
Untuk memastikan arah pembangunan tetap tepat sasaran, Pemkot Tasikmalaya menggunakan indikator makro sebagai dasar evaluasi.
Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka stunting, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga derajat kesehatan masyarakat.
Baca Juga:Portal Parkir VIP Setda Kota Tasikmalaya Dibela Tokoh Masyarakat: Jangan Dipelintir Jadi Sekat dengan WargaKontraktor Terancam Tekor, DPRD Sebut Kas Pemkot Tasikmalaya Surplus tapi Pembayaran Tersendat
Evaluasi tersebut kemudian menjadi pijakan penguatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perangkat daerah, yakni sektor kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum, serta ketertiban umum melalui Satpol PP.
Enam SPM ini disebut sebagai baseline utama dalam menyusun program prioritas 2026.
Dari pemetaan tersebut, pemerintah kota mengidentifikasi program yang bisa diintervensi langsung oleh APBD, sekaligus membuka ruang dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menanggapi sorotan warganet yang kerap mengomentari aktivitasnya berlari, Viman menilai hal itu sebagai dinamika wajar di ruang publik.
Ia menegaskan, kebiasaannya berolahraga tidak mengganggu tugas pemerintahan, bahkan menjadi bagian dari pendekatan kepemimpinan yang memberi contoh.
“Itu komentar saja, tidak perlu dibesar-besarkan,” tegasnya.