Ia menekankan bahwa opsi tersebut hanya dipetakan sebagai salah satu kemungkinan dalam lanskap perubahan sistem politik nasional pascarevisi Undang-Undang Pemilu.
Ia memperkirakan penyusunan draf revisi regulasi akan berlangsung hingga pertengahan 2026.
Selama periode tersebut, KPU berharap dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Bawaslu dan DKPP guna memetakan risiko serta standar penyelenggaraan apabila terjadi perubahan sistem, termasuk apabila kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
Mellaz menegaskan bahwa fokus utama KPU adalah menyiapkan peta jalan penyelenggaraan pemilu secara matang, terlepas dari sistem yang nantinya ditetapkan.
Baca Juga:Update Kondisi Terbaru Skuad Persib, Ada Kabar Baik Soal Andrew Jung dan Adam Alis Jelang Lawan Bangkok UnitedManajemen Persib Bertemu Wamendagri, Bos Persib Berdiskusi dengan Pejabat Asal Tasikmalaya Ini
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke mekanisme DPRD.
Ia menilai skema tersebut dapat mengurangi kompleksitas dan beban politik yang selama ini menyertai pelaksanaan pilkada langsung, meski mengakui adanya pro dan kontra di masyarakat.
Usulan tersebut disambut oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo berpandangan bahwa demokrasi perlu dirancang sedemikian rupa agar biaya politik dapat ditekan dan tidak menjadikan proses pemilihan hanya dikuasai oleh pemilik modal besar.
Prabowo juga menilai bahwa jika masyarakat telah memilih anggota DPRD, maka mekanisme penentuan kepala daerah melalui lembaga perwakilan bisa menjadi solusi yang lebih efisien.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” jawab Presiden Prabowo.