TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Gelombang rotasi dan promosi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mengundang sorotan publik.
Di balik senyum pelantikan dan ucapan selamat di ruang seremonial, muncul tanda tanya besar: seberapa transparan proses itu dijalankan, dan ke mana arah pengawasan DPRD sebagai lembaga pengontrol eksekutif?
Pelantikan yang digelar awal pekan lalu menampilkan puluhan pejabat struktural — sebagian mendapat promosi, sebagian berpindah posisi. Namun, tak sedikit suara di lapangan yang menyebut, keputusan ini terkesan tertutup, bahkan mendadak.
Baca Juga:H Amir Mahpud: Bisnis dan Politik Harus Seimbang, Tujuannya Kebangkitan Ekonomi!Jabatan Abadi: Sang Pelaksana Segala Tugas di Kota Tasikmalaya!
“Kami tidak pernah mendengar ada uji kompetensi terbuka. Tiba-tiba nama-nama sudah muncul di SK,” ujar salah seorang ASN yang enggan disebut namanya.
Di layar publik, pelantikan tampak meriah: pejabat berjas, senyum lebar, dan foto-foto formal di media sosial pemerintah. Namun di balik itu, suasana dingin terasa di kalangan birokrat yang tak masuk daftar.
Beberapa sumber di lingkungan internal menyebut, proses mutasi kali ini berjalan cepat tanpa konsultasi yang memadai dan tanpa pengumuman resmi dari panitia seleksi jabatan.
“Ada kesan sudah disiapkan lama, tapi hanya untuk kalangan tertentu,” ujar seorang pejabat menengah yang kini dipindahkan.
Secara aturan, rotasi dan promosi jabatan harus melalui mekanisme seleksi berbasis merit system. Tapi di Kota Tasikmalaya, praktiknya sering kali tak sejalan dengan prinsip itu.
Dari rekam jejak, beberapa pejabat yang naik jabatan justru sempat tercatat memiliki catatan kinerja yang belum optimal.
Sebaliknya, sejumlah ASN dengan prestasi akademik dan pengalaman luar negeri dan memiliki nilai cumlaude malah tersingkir. Fenomena ini menimbulkan persepsi bahwa kinerja bukan satu-satunya faktor penentu.
Baca Juga:Misteri di Balik Jabatan Abadi Kepala BKPSDM Kota TasikmalayaPersikotas Lalui Fase Grup Liga 4 Seri 1 Jabar Tanpa Kekalahan
“Kalau merit system hanya slogan, birokrasi akan kembali ke zaman patronase. Orang yang dekat dengan kekuasaan akan selalu punya tempat,” kata seorang pengamat kebijakan publik Tasikmalaya Asep M Tamam kepada Radar.
Di sisi lain, lembaga DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru tampak diam.
Hanya segelintir anggota dewan yang menyampaikan kritik terbuka, sementara sebagian besar memilih bungkam.