TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Proses seleksi pengisian jabatan 4 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diduga diwarnai dinamika rebutan pengaruh antar pihak. Sehingga prosesnya cenderung molor karena belum juga terlaksana.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang Muhammad Syams.
Politisi PKB itu menilai kondisi tersebut membuat hasil seleksi belum juga diumumkan finalnya, meski sudah tiga minggu setelah tahapan wawancara.
Baca Juga:Guru Ikut Bimtek, Siswa Belajar Mandiri Tiga Hari, Orang Tua Keluhkan Dampak Pelatihan KKG di Bungursari!Polda Jabar Benarkan Bos Pasir Galunggung Sudah Ditahan Sejak Lama, Berkas Kasusnya Sudah P21
“Dinamika di internal Pemkot masih tinggi. Walaupun informasinya belum valid, tapi permainan di belakang layar seperti berebut pengaruh dan akses ke tim atau ke orang-orang berpengaruh, termasuk Wali Kota, masih terlihat,” ujarnya, Minggu 26 Oktober 2025.
Asep mendengar isu adanya permainan dan promotor tertentu dalam proses tersebut, Bahkan sampai mengarah pada dugaan kepentingan di balik penentuan hasil seleks dari pihak-pihak tertentu.
“Isu permainan-permainan itu memang terdengar, bahkan sampai menyentuh wilayah angka,” ucapnya.
Lebih lanjut, Asep menyoroti penerapan manajemen talenta yang belum maksimal di Kota Tasikmalaya. Ia menjelaskan, proses wawancara dalam manajemen talenta tidak dilarang, namun bukan keharusan.
“Wawancara yang dilakukan tim akademisi independen itu bukan penentu akhir. Seharusnya kalau sistemnya sudah sempurna, tidak perlu lagi wawancara,” terangnya.
Menurutnya, kelemahan utama manajemen talenta ASN di Kota Tasikmalaya adalah belum lengkapnya basis data suksesor dan sertifikasi kompetensi.
Ia mendorong Pemkot untuk segera menerapkan smart system kepegawaian agar proses karier ASN bisa lebih transparan dan terpantau publik.
Baca Juga:Pesan 'Bongkar' Apa yang Ingin Disampaikan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra?Peringatan Hari Santri, Pangdam Siliwangi: Kalau Ingin Sukses, Dengarkan Guru, Hormati Kiai
“Kalau ada aplikasi smart system, ASN bisa tahu posisi ranking mereka, alasan tidak lolos, dan pengawasan dari DPRD pun bisa dilakukan secara terbuka. Ini demi perbaikan sistem agar lebih fair,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui merencanakan pertemuan dengan pejabat eksekutif atau komite talenta untuk meminta penjelasan lengkap terkait pelaksanaan mekanisme manajemen talenta. Salah satunya untuk mempertanyakan tahapan wawancara terhadap lima kandidat di setiap perangkat daerah. “Kami ingin tahu dasar dan mekanisme wawancara itu seperti apa. Apakah memang menjadi bagian dari sistem manajemen talenta yang sah, atau justru muncul sebagai tahapan tambahan yang tidak diatur,” ujar Asep, Minggu (26/10/2025).