Ia menyoroti bahwa sebagian besar peserta JKN berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, sehingga kemampuan membayar iuran masih menjadi persoalan mendasar.
Dalam konteks ini, peningkatan kesejahteraan ekonomi nasional menjadi faktor kunci agar kepesertaan JKN tetap berkelanjutan.
Perlunya Kajian Mendalam Sebelum Implementasi
Wacana pemutihan tunggakan JKN ini turut menarik perhatian para pengamat kebijakan publik. Mereka menilai, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terhadap dampak fiskal, sosial, dan tata kelola program jaminan kesehatan nasional.
Baca Juga:Maksimalkan Devisa hingga Rp2.400 Triliun Per Tahun, Pemerintah Siapkan Hilirisasi Kelapa, Ini Kata MentanRespons Bojan Hodak saat 4 Pemain Persib Disorot Saat Bermain untuk Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Kebijakan yang berorientasi pada keringanan bagi masyarakat harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sistem, agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas pembiayaan layanan kesehatan di masa depan.
Bagi pemerintah, wacana ini menjadi ujian keseimbangan antara keadilan sosial dan tanggung jawab fiskal—dua elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem jaminan nasional yang menopang jutaan masyarakat Indonesia.