TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya mendorong kolaborasi lintas pihak dalam pendataan dan pemetaan keluarga miskin. Yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial serta tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga penyaluran berbagai program bantuan terutama yang bersifat stimulan, lebih tepat sasaran.
“Harus ada pemilahan. Ada yang miskin memang butuh sembako dan bantuan dasar, tapi ada juga yang butuh keterampilan atau keahlian agar bisa bekerja atau berusaha. Kalau semakin banyak yang mandiri, mereka bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain,” ujar Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, saat membuka rapat koordinasi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) di Gedung Creative Center, Kamis (11/9/2025).
Kota Tasikmalaya, kata dia, masih memiliki banyak daerah yang secara ekonomi kurang beruntung. Sebab itu program pemberdayaan yang membuka kesempatan kerja harus didorong.
Baca Juga:Pemerintah Siapkan Suntikan Dana Rp200 Triliun ke PerbankanTunjangan Perumahan DPRD Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp 62 Juta Bakal Dievaluasi
“Kita ingin pendapatan masyarakat miskin meningkat, bukan hanya sekadar menerima bantuan,” tambahnya.
Diky juga mengingatkan pendamping PKH untuk menjaga integritas. Jangan ada yang mengambil keuntungan pribadi melalui program yang tengah dijalankan pemerintah.
“PKH kita sudah baik, berprestasi. Tinggal dijaga, supaya pengawasan juga bisa melibatkan masyarakat agar solid dalam membantu warga,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, H Budy Rachman menilai keberadaan PKH sangat strategis dalam mendukung kerja pemerintah daerah.
“Mereka membantu menangani persoalan sosial, khususnya masyarakat kurang mampu yang rentan sakit maupun rentan ekonomi. Tanpa PKH, Dinsos tidak bisa optimal melaksanakan tugas,” ujarnya.
Budy menambahkan, kinerja SDM PKH selama ini sudah terbukti.
“Mereka kompeten, bekerja luar biasa. Sinergi inilah yang harus terus dijaga agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih meningkat,” pungkasnya. (Firgiawan)