Artinya, ketika Eselon II menjabat Plt Kepala Dinas, tambahan penghasilannya tidak membebani anggaran secara signifikan.
Namun, persoalan muncul ketika Plt diisi oleh pejabat Eselon III untuk jabatan Eselon II.
Tambahan penghasilannya besar dan itu membuat biaya yang dikeluarkan negara jauh lebih besar. Ini bertentangan dengan prinsip efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat.
Baca Juga:Histori Batu Andesit di Depan Masjid Agung Tasikmalaya: Dibangun Rp 12,5 Miliar, Dibongkar Lagi Rp 400 Juta!Viman Alfarizi (Bukan) Dedi Mulyadi!
Apakah pengisian Plt selama ini murni karena kebutuhan organisasi atau ada nuansa kepentingan politik birokrasi?
Apakah friksi internal turut memainkan peran?
Komisi I berjanji akan menggali fakta-fakta di balik penunjukan dan perpanjangan Plt yang dinilai tidak selaras dengan semangat reformasi birokrasi.
Kesenjangan itu, memicu gejolak di tataran para pejabat ASN. Dimana, secara hierarki dan karier, para pejabat prematur eselon II itu belum teruji sisi kelayakannya.
Dibuktikan dengan pengangkatan dan SK formal. Meski keadaan insidental, eloknya penunjukan bisa dijabat pejabat setarafnya.
Selain sudah mumpuni dan layak secara administratif, juga hak yang diterima lebih relevan.
Lain dengan yang belum cukup memenuhi, dan ini pun memicu ketegangan tersendiri di tataran pejabat selevel kepala dinas di lingkungan Pemkot. (Firgiawan)