“Kita tidak bisa berbicara program atau penindakan tanpa regulasi kuat. Kalau hanya berbasis kewenangan struktur birokrasi, dampaknya tidak akan optimal, bahkan bisa menimbulkan ketidakadilan. Ini harus dikaji secara kaffah,” ujar Nana.
Meski mendukung upaya penegakan disiplin, Nana menekankan bahwa pembentukan karakter juga harus memperhatikan nilai-nilai lokal, kesiapan tenaga pendidik, dan pencapaian akademik siswa. Ia berharap kebijakan seperti ini tidak sekadar menjadi instruksi birokrasi, tetapi benar-benar berpijak pada dasar hukum dan nilai edukatif yang kuat.
Saat ini, Pemkot Tasikmalaya masih menunggu hasil kajian serta masukan dari Forkopimda untuk menentukan langkah konkret terhadap program pembinaan pelajar bermasalah di barak militer. (Ayu Sabrina)