TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Usulan perampingan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari Tim Pemenangan Viman Alfarizi-Diky Chandra direspons Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim.
Ia menilai bahwa wacana tersebut sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, hal yang lebih mendesak saat ini adalah persoalan kekosongan jabatan struktural di tubuh Pemkot.
“Dulu, di era Pj Wali Kota Cheka, wacana ini juga pernah muncul. Tapi menurut saya sekarang belum mendesak. Yang lebih penting adalah percepatan job fit dan pengisian kekosongan eselon II dan III,” ujarnya kepada Radar, Selasa 15 April 2025.
Baca Juga:Unek-Unek DPRD Kota Tasikmalaya Membuncah: Jangan Sampai Tasik Maju, Harapan Palsu!Timses Minta Viman-Diky Merampingkan Dinas untuk Penghematan Anggaran!
Ketua DPC Partai Gerindra itu menekankan bahwa kekosongan jabatan menjadi prioritas yang harus segera diatasi.
Sebab, pelaksanaan program dan kebijakan sangat bergantung pada keberadaan pejabat di level kepala dinas, kabid, dan seterusnya.
“Kasihan wali dan wakilnya, program tidak akan jalan kalau kabinetnya banyak kursi kosong, gimana mau mengakselerasi program yang sudah dicanangkan,” tutur Aslim.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menyampaikan bahwa rencana perampingan dinas bukan hal yang baru.
Sejak awal menjabat, ia sudah menanyakan hal ini kepada jajarannya dan telah ada rancangan skema perampingan yang menyertakan simulasi penggabungan beberapa OPD.
“Perampingan, jauh sebelum kami dilantik, memang sudah dirancang. Tujuannya untuk efektivitas kerja OPD sekaligus selaras dengan semangat Presiden dalam efisiensi anggaran pemerintahan,” ujarnya saat ditemui di Sambongjaya, Mangkubumi, Selasa 15 April 2025.
Diky menyebut bahwa pihaknya sudah menerima konsep awal dari internal Pemkot dan telah menyarankan kepada Wali Kota untuk mempelajarinya sebelum mengambil keputusan.
Baca Juga:Hanya di Tasikmalaya, Bupati Polisikan Wakil Bupati, Netizen: Kumaha Nasib Rakyat!Pemkot Tasikmalaya Luncurkan Program “Nyaah Ka Sepuh” untuk Bantu Para Lansia
“Ketika kami minta kajian, mereka (Bagian Organisasi Setda, Red) sudah sodorkan konsepnya. Tinggal keputusan dari Pak Wali. Saya juga sudah sampaikan agar dikaji serius. Kalau semisal prosesnya lama, dahulukan saja yang prioritas, seperti kekosongan jabatan SKPD,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dari Bagian Organisasi sudah ada gambaran awal mengenai tiga dinas yang berpotensi dilebur.
“Kalau gambaran, kurang lebih 3 OPD yang memungkinkan bisa dilebur. Tapi sekali lagi, itu belum final. Belum diputuskan,” tutur Diky.