Selain itu, kata Haris, pembinaan dan pengembangan, peraturan ini juga mengatur kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan sinergi yang positif. Gubernur bertugas mengawasi implementasi kebijakan ini untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
“Peraturan Daerah ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pariwisata berbasis lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dengan penerapan yang optimal, diharapkan Desa Wisata di wilayah ini dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional,” pungkasnya. (*)