TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Deretan kursi kosong jadi saksi bisu ditundanya rapat paripurna dengan agenda persetujuan Raperda Perubahan APBD Kota Tasikmalaya.
Penundaan ini dilakukan lantaran sejumlah anggota dewan “mogok” menghadiri rapat dan berefek pada tidak terpenuhinya kuorum atau jumlah minimal peserta rapat dari kalangan wakil rakyat.
Usut punya usut, “mogoknya” para anggota dewan ini disebabkan pihak eksekutif belum bisa menunjukkan kejelasan SK penugasan pelaksana harian atau Plh Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yang saat ini sudah menjalankan tugas selama hampir 6 bulan.
Baca Juga:Guru PNS Pangandaran Ini Jual Aset Negara Senilai Rp 237 Juta Demi Bermain Judi OnlineLPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPR Karya Remaja Indramayu
Padahal dalam ketentuan, penunjukkan Plh minimal adalah 3 hari dan maksimal adalah 30 hari.
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya ingin pemerintah memenuhi kejelasan SK itu agar rapat dapat pengesahan Raperda Perubahan APBD 2023 bisa dilanjutkan.
Skor dilaksanakan seusai anggota DPRD Fraksi PKS Ishak Farid menyampaikan tausiyah sebelum rapat, sekitar pukul 10.28.
DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim terpaksa mengetuk palu sebagai tanda skorsing agenda rapat sampai jumlah anggota legislatif memenuhi kuorum.
“Karena belum memenuhi kuorum, kami skors rapat ini sampai 1 jam ke depan. Sebab, agenda kali ini merupakan bagian penting kaitan kebijakan pengesahan anggaran,” tandasnya, yang diakhiri dengan mengetuk palu.(*)
Baca berita dan artikel radartasik.id lainnya di Google News