TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemetaan titik pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) idealnya berdasarkan usulan lurah dan camat. Di mana mereka harus peka mengusulkan pemasangan sesuai dengan kebutuhan.
Ketua Forum Silaturahmi (Forsil) RT RW Kota Tasikmalaya Deden Tazdad mengatakan bahwa salah satu dasar program pemerintah yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.
“Jadi pada dasarnya pemerintah dari mulai lurah, camat dan dinas sudah punya data kebutuhan masyarakat,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Jumat (8/9/2023).
Baca Juga:Hari Udara Bersih Internasional, Jalan HZ Mustofa Disemprot, Kendaraan DisetopWaduh! Baru Sekali Naik, Retribusi Parkir Merosot Lagi Rp 24 Juta
Ketika Dishub masih juga menampung pengajuan dari masyarakat, artinya musrenbang tidak ada manfaatnya. Ini tentunya perlu menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan ke depan. “Kalau begini ya tidak usah ada musrenbang saja,” terangnya.
Lurah dan Camat seharusnya bisa lebih peka dengan adanya peluang pemasangan PJU ini. Karena sebagai pemerintah dengan wilayah yang lebih kecil bisa lebih memahami kondisinya. “Apalagi lurah, pasti tahu wilayahnya yang membutuhkan penerangan,” tuturnya.
Ketika Lurah dan Camat tidak peka bahkan abai, hal ini tentunya dimanfaatkan oleh para politisi. Khususnya para caleg yang saat ini bersaing unjuk citra diri. “Mending kalau titik pemasangannya objektif, kalau malah di lokasi yang tidak urgent kan artinya memaksakan,” imbuhnya.
Selain itu, ketika pemasangan PJU ditunggangi kepentingan caleg, maka berpotensi memicu konflik. Dari mulai saling klaim dan kecemburuan sosial di masyarakat. “Paling dikhawatirkan ya bisa terjadi konflik di masyarakat,” terangnya.
Bahkan, lanjut Deden, menurutnya penempatan PJU yang sudah di tetapkan di setiap kelurahan pun sudah ditumpangi politik. Entah itu memang pesanan caleg, atau sekadar klaim untuk meraih dukungan warga. “Ya mungkin tidak semuanya, tapi sebagian kemungkinan ada,” imbuhnya.
Sebelumnya, Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat mengatakan bahwa hampir setiap pemasangan PJU selalu kental nuansa politis. Hal itu terlihat dari pemasangan PJU yang bersumber dari APBD semuanya berasal dari aspirasi DPRD. “Karena PJU ini memang selalu dibarengi kepentingan politik,” ucapnya.