TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Salah seorang tokoh warga Asep WK mengatakan kesemrawutan kawasan Cihideung bisa menular ke tempat lain.
Cihideung tinggal menunggu kekumuhan yang lebih parah karena pembiaran.
“Kita mau berharap apalagi kepada pemerintah soal Cihideung?,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (29/3/2023).
Karena selain ketegasan pemerintah, kultur dari masyarakat pun belum siap untuk tertib di ruang publik.
Baca Juga:PPATK Sudah Banyak Ungkap Kasus Korupsi, Apa Itu PPATK?Menkopolhukam: Indonesia Takkan Berdiplomasi dengan Israel
Banyak masyarakat yang mengabaikan aturan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. “Ya kalau bicara aturan, jalan itu kan bukan untuk dagang,” ucapnya.
Maka dari itu menurutnya pemerintah tinggal menyiapkan strategi saja untuk menutupi masalah yang akan ditimbulkan.
Seperti siklus yang sudah terjadi secara berulang. “Kan konsepnya seperti itu. Ada masalah nanti ditutupi dengan permasalahan yang baru. Terus saja begitu,” ujarnya.
Terkecuali, lanjutnya, jika pemerintah serius ingin membenahi pusat kota berikut penataan PKL-nya.
Caranya yakni dengan berani mengambil langkah tegas, apapun risikonya. “Ya harus berani tegas, jangan cari aman mulu,” ucapnya.
PKL Cihideung Timbulkan Kecemburuan
Asep mengingatkan bahwa penataan PKL Cihideung pernah menimbulkan kecemburuan dari pedagang di tempat lainnya.
Karena tidak ada penataan atau pemberdayaan PKL dengan lingkup lebih meluas.
Baca Juga:Indonesia Berpotensi Dikucilkan Dunia Sepak Bola InternasionalIndonesia Dihapus dari Tuan Rumah Piala Dunia U20
“Kan HZ atau Cihideung saja. Coba kalau ada yang pasang tenda jualan di jalan lain tentu akan lain cerita,” katanya.
Situasi ini juga akan memancing motivasi pedagang lain untuk mengadopsi pola yang dilakukan. Karena alasannya pasti sama, yakni ekonomi atau urusan perut.
“Nanti giliran HZ Mustofa yang pasang tenda, terus selanjutnya Dadaha dan tempat-tempat lainnya,” terangnya.
Secara aturan para PKL tentu salah jika memaksa melapak di ruang publik khususnya trotoar dan jalan.
Namun yang paling harus bertanggung jawab tentu pemerintah. “Pedagang pasti lebih terkontrol kalau pemerintahnya mampu tegas,” ucapnya.
Sebelumnya Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat mengatakan bahwa sejak awal pembangunan di Jalan HZ Mustofa dan Cihideung tidak terkonsep secara utuh.