Alternatif kedua, yakni program pembaruan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun tentunya hal ini bergantung pada kesediaan warga juga untuk mengurus perpindahan. ”Jadi semua warga luar daerah yang berdomisili di Kota, harus diubah KTP-nya menjadi warga Kota,” ucapnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim MSI pun mengatakan bahwa angka kemiskinan ini ditenggarai masalah data. Tanpa data yang akurat, maka program penanggulangan pun tidak akan berjalan sesuai harapan. ”Kan data itu sebagai dasarnya, jadi akurasinya sangat penting,” tuturnya.
Sementara, program penanganan kemiskinan yang dirancang oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) mengacu pada data kemiskinan dari BPS. Sedangkan data tersebut tidak jelas sebaran lokasinya. ”Dasarnya kan katanya dari BPS, tapi ketika ditanya lokasi-lokasinya tidak ada,” ucapnya.
Baca Juga:Butuh 10 Lapangan BasketRumah Rusak Disapu Angin Puting Beliung
Jika memang data BPS tidak bisa menjadi patokan, seharusnya Pemkot melakukan pendataan secara mandiri. Namun sebelum itu, tentunya Pemkot harus punya indikator masyarakat yang dinyatakan sebagai warga miskin. ”Karena sejauh ini belum jelas indikator kemiskinan itu apa saja detilnya,” katanya.
Bantuan Gencar, Pemberdayaan Minim
Dalam pengentasan kemiskinan, masyarakat kurang mampu tidak hanya memerlukan bantuan untuk makan. Perlu ada pemberdayaan sosial supaya warga miskin bisa memperbaiki kualitas hidupnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah gencar menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seperti halnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) sampai BPJS Kesehatan.
Bantuan itu juga disalurkan kepada masyarakat di Kota Tasikmalaya di mana ada 210.876 keluarga tercatat di DTKS. Kendati demikian, tidak semua yang tercantum di DTKS mendapatkan BPNT dan PKH.
Berdasarkan data Dinas Sosial, Penerima BPNT di Kota Tasikmalaya tercatat sebanyak 154.010 keluarga. Tersebar di 10 Kecamatan dan paling banyak di Kecamatan Kawalu dengan jumlah 21.266 keluarga dan paling sedikit di Tawang dengan jumlah 2.167 keluarga.
Sementara untuk PKH, tercatat ada sebanyak 42 keluarga yang tersebar di semua kecamatan. Terbanyak masih di Kawalu dengan jumlah 6.537 keluarga dan paling sedikit Tawang dengan jumlah 2.167 keluarga.