BANJAR, RADSIK – Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banjar Fera Mada Pratama meminta pihak PT Hutama Karya segera memasang kembali lampu penerangan jalan umum (PJU) yang rusak akibat dampak pemasangan pipa. Kata dia, kerusakan sudah berlangsung satu tahun.
Menurutnya, keberadaan PJU dan sarana lalu lintas menjadi prioritas untuk keselamatan pengendara bermotor.
“Banyak warga juga yang komplain akibat kondisi jalan gelap ketika malam hari di titik yang terdampak pemasangan pipa milik Pertamina. Sedangkan di kami (Dishub) tidak bisa berbuat banyak untuk memperbaiki kerusakan karena terkendala anggaran,” kata Fera Mada Pratama, Senin (8/8/2022).
Baca Juga:Penyaluran BPNT Tiga Bulan MacetPolwan Datangi Sekolah
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Fera mengaku proyek pemasangan pipa dari Mulyasari Kecamatan Langensari hingga Balokang Kecamatan Banjar menyisakan masalah. Belasan sarana penunjuk jalan dan tiang PJU rusak. Namun, hingga saat ini, pihak KSO PT Hutama Karya dan PT Timas Pelindo selaku penyedia jasa dan Pertamina belum melakukan perbaikan dan penggantian.
“Perbaikan PJU dengan lampu dan rambu lalu lintas lebih cepat lebih baik. Informasinya, terkait persoalan itu untuk perbaikan sarpras lalu lintas pihak Pertamina sedang berkontrak dengan penyedia jasa yang akan memasang kembali. Dampak keluhan dari masyarakat banyak, kami minta segera diperbaiki karena ini terkait keselamatan dan keamanan jalan,” katanya.
Sementara itu, pihaknya sudah mengusulkan anggaran di APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp 150 juta. Anggaran itu digunakan untuk perbaikan sekitar 77 lampu PJU dari 3.000 lampu PJU yang ada. “Anggaran itu khusus untuk perbaikan Rp 150 juta, estimasi untuk 77 titik. Perbaikan lampu, photocell, jaringan kabel listrik. Namun bukan untuk perbaikan di titik yang terdampak galian pipa Pertamina,” katanya.
Ia menyebut, anggaran yang diusulkan belum bisa digunakan untuk pemasangan PJU baru lantaran nilainya hanya cukup untuk pemeliharaan dan perbaikan. “Untuk pemasangan titik baru mungkin di tahun depan dari anggaran murni. Banyak sekali usulan dan itu tidak bisa semua terealisasi. Dari satu desa aja usulan sampai 100 titik pemasangan baru,” katanya.