TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Data honorer Kota Tasikmalaya sudah disetorkan ke pemerintah pusat. Saat ini data tersebut sedang diverifikasi oleh BKN untuk diproses lebih lanjut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya Gun Gun Pahlagunara hasil pendataan, terdapat 1.662 honorer. Jumlah tersebut tidak termasuk pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Minus BLUD, seperti nakes di RSUD dan juga Puskesmas,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Senin (7/8/2023).
Data honorer itu sudah disetorkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan verifikasi oleh beberapa lembaga di pemerintah pusat. Informasi terakhir, data tersebut sedang diproses olah Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Sementara ini kami masih menunggu hasil verifikasinya,” ucapnya.
Baca Juga:Pemkot Mendadak Gercep Bikin Lorong Wisata Tasikmalaya “Katasik”, Ngejar Apa Sih?Gak Bahaya Ta? Aliran Listrik Bisa Mati Tanpa Pemberitahuan, Prosesnya Bisa Sampai 3 Jam
Disinggung soal kebijakan penghapusan honorer, pihaknya pun masih belum bisa memberikan konfirmasi. Pasalnya hal tersebut masih menjadi pembahasan di pusat. “Jadi sedang dibahas beberapa opsi untuk honorer,” ucapnya.
Bahkan ada opsi di mana para honorer akan dijalurkan menyesuaikan kelompok usia. Di mana usia 35 tahun ke atas untuk PPPK dan usia di bawahnya dijalurkan tes CPNS. “Tapi kita tunggu saja keputusannya nanti seperti apa,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gun Gun mengatakan bahwa tahun 2023 ini tentunya ada penerimaan PPPK. Hanya saja untuk penjadwalannya masih belum bisa dipastikan . “Kalau jadwal belum ada, baru menyiapkan renbut (rencana kebutuhan),” ujarnya.
Dia pun memberikan sedikit bocoran mengenai usulan kuota PPPK 2023 untuk Kota Tasikmalaya. Selain faktor kebutuhan, kuota yang diusulkan juga mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. “Kurang lebih 100 orang,” ujarnya.
Mengenai formasinya, belum ada kepastian karena memerlukan evaluasi lebih lanjut. Namun rencananya formasi PPPK Kota Tasikmalaya difokuskan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. “Dua dulu yang prioritas, guru dan tenaga kesehatan,” katanya.
Dalam proses seleksinya nanti, kemampuan dari peserta tetap menjadi kunci utama untuk bisa lolos. karena meskipun kuota masih tersedia, peserta tetap akan gagal ketika nilainya tidak memenuhi syarat.