Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf tengah konsen membenahi internal birokrasi menjelang akhir masa jabatannya. Namun, berbicara urusan politik dia mengaku masih wait and see. Sebab, peta politik bisa berubah dinamis kapan pun, apalagi berbicara dua tahun ke depan. ”2024 (Pilkada, Red), saya tergantung masyarakat. Karena prinsip saya, jabatan itu amanah yang hakikatnya dari Allah Swt. Syariatnya kepercayaan masyarakat, kalau masyarakat masih percaya insyaallah saya memegang itu,” ujarnya kepada Radar usai menghadiri tasyakur hari ulang tahun di Kantor Radar Tasikmalaya Group, Selasa (1/3/2022).
Menurut dia, legitimasi dan kepercayaan publik, mutlak menjadi landasan pegangan seorang pejabat daerah untuk maju dan bertugas. Kalau publik sudah tidak memercayai suatu figur, jangan dipaksakan atau bersikukuh merebut, memenangkan suatu jabatan. ”Kalau sudah tidak dipercaya, nanti jadi pejabatnya ngawur, tanpa legitimasi kepercayaan publik,” selorohnya.
Dia mengaku sementara waktu ini, fokus membenahi tatanan birokrasi pemkot semakin baik, mengomandoi para ASN agar berorientasi terhadap pelayanan, bukan terhadap urusan lain. ”Sebab, mereka itu digaji untuk melayani masyarakat bukan untuk bolos dan tidur,” ujar Yusuf.
Baca Juga:Janda Dibunuh Gegara Tak Mau RujukDisdik Kurang Improvisasi
Dia menceritakan dari waktu yang tersisa saat ini, diakui masih kurang merealisasikan sejumlah harapan dan cita-citanya dalam membangun dan memajukan daerah. Menggulirkan kebijakan-kebijakan di pemerintahan yang bisa mendorong laju daerah dari beragam aspek. ”Hanya saat ini fokuskan dulu mengejar target yang tertuang pada RPJMD yang sudah kami janjikan, saya dan Pak Budi waktu Pilkada 2017 lalu. Selepas Pak Budi berhenti, otomatis saya dan jajaran birokrat mengemban beban itu, melanjutkan dan merealisasikan yang sudah kami janjikan,” kata Yusuf menceritakan.
”Mungkin akan ada beberapa target capaian yang tidak terpenuhi, kita dilanda Covid-19 yang menggerus semua rencana awal pembangunan dan concern untuk penanggulangan serta penanganan, yang sumbernya dari anggaran daerah,” lanjutnya.
Pria yang juga Ketua PPM Jawa Barat itu menjelaskan, belakangan ini dia tengah menggeber reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya. Mengubah paradigma dan mindset jajaran birokrat, supaya tertanam pemahaman bahwa pelayanan publik mutlak orientasi utama pejabat. ”Karena percuma kinerja kita baik secara penilaian administrasi, WTP 5 kali berturut-turut, tapi output dari hadirnya pemerintah untuk melayani masyarakatnya masih ngoyo atau memble, sama saja bohong kalau hanya administrasi,” ujar Yusuf.