TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dua siswa asal SMK Bina Putera Nusantara atau SMK BPN Kota Tasikmalaya jadi Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.
Bersama dengan ribuan siswa lain, Rizki dan Sindi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada 26 Agustus 2023 lalu.
Selama 7 bulan proses rekrutmen, Muhammad Rizki Aidil Adha dan Sindi Ayu diberikan tugas-tugas tentang Hukum dan HAM.
Tugas itu, oleh Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH) Jawa Barat dijadikan sebagai indikator penilaian.
“Kita prosesnya gak sebulan dua bulan, tapi mulai dari januari,” kata Rizki.
Ketika ditanya motivasi ikuti kompetisi itu, dua siswa jurusan Kimia Analisis ini beralasan atas kepeduliannya terhadap isu perundungan.
“Kita aware sama kasus bullying, meskipun cuman hanya bercanda, yang dibully kesinggung,” kata Sindi.
“Alhamdulillahnya, sekolah menyiapkan utusan-utusan setiap kelas jadi anti perundungan, setiap kelas ada. Kalau ada kasus berat, nah pelopor itu bisa lapor langsung ke guru,” kata Rizki.
Gelar Duta Hukum dan HAM diberikan, selain menjadikan siswa terpilih itu sebagai pelopor sadar hukum, juga bisa digunakan sebagai predikat pendukung jika ingin berkuliah di Fakultas Hukum nantinya.
Tidak mudah didapatkan, Sindi dan Rizki harus bersaing dengan puluhan siswa di Kota Tasikmalaya dan ribuan siswa lain yang ada di Provinsi Jawa Barat.
“Ngejalanin assesment-nya cukup susah sih, kita harus cari referensi dari Youtube atau buku tentang Hukum dan HAM,” ungkap Rizki.
“Pas dapat assesment yang harus meringkas materi dari Youtube nah itu, panjang banget agak susah,” kata Sindi menambahkan.
Selain menjadi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, Sindi dan Rizki juga aktif berorganisasi di SMK BPN.
Rizki yang juga bercita-cita kuliah Teknik Kimia di Universitas Indonesia itu, kini tengah aktif sebagai Sekretaris di PMR SMK BPN dan mengikuti Forum OSIS Jawa Barat.