TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Anggaran Rp 11 miliar yang digelontorkan Pemkot Tasikmalaya dalam membangun pedestrian tampaknya hanya untuk mewadahi lapak PKL di Cihideung. Dewan minta Pemkot agar menyesuaikan penataan sesuai perencanaan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan kurang setuju jika Jalan Cihideung jadi area perdagangan atau pasar. Karena sejak awal, pembangunan yang menghabiskan Rp 11 miliar itu untuk menjadikan tempat itu ruang publik yang estetika. “Kalau begitu anggaran miliaran yang dihabiskan hanya untuk menampung Lapak PKL di Cihideung dong,” ujarnya kepada Radar, Selasa (6/6/2023).
Maka dari itu menurutnya Pemkot harus konsisten dengan perencanaan dan konsep awal. Khususnya sebagaimana FS dan DED yang sudah disusun sebelum pembangunan. “Ya harus konsisten dengan apa yang dikonsep dan direncanakan,” terangnya.
Baca Juga:Agus Wahyudin Dukung Uu Jadi Cawapres Ganjar di Pilpres 2024Mau Jadi Pedestrian atau Pasar, Konsep Jalan Cihideung Harus Jelas
Pihaknya juga meminta Pemkot jangan memaksakan untuk menempatkan 231 PKL di Jalan Cihideung. Karena itu sudah bertentangan dengan konsep pedestrian. “Tinggal cari solusi untuk PKL,” katanya.
Kalau pun pada akhirnya harus relokasi lapak PKL di Cihideung, maka hal itu perlu dilakukan. Karena kalau bicara penolakan, setiap kebijakan tidak akan memuaskan semua pihak. “Sebaik-baiknya kebijakan pasti ada yang kontra, tinggal sejauh mana keberanian dari pemkot saja,” katanya.
Enan mengingatkan bahwa keberhasilan dalam penataan Jalan Cihideung merupakan pertaruhan kepercayaan publik. Jangan berharap pembangunan pedestrian berlanjut jika yang sudah dibangun saja tidak dirawat. “Keberhasilan itu kan bukan hanya membangunnya saja, tapi menjaganya juga,” imbuhnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya M Rijal AR Sutadiredja juga kurang sepakat jika Jalan Cihideung jadi area perdagangan. Karena menggerakkan roda perekonomian bukan hanya soal pedagang saja. “Ketika kawasan itu indah dan bernilai pariwisata juga bisa jadi mendorong perekonomian, bahkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya.
Pihaknya bukan tidak peduli terhadap lapak PKL di Cihideung, namun jika mengukur kemanfaatannya terlalu banyak yang dikorbankan jika Pemkot mengalah. Sehingga dia minta Pemkot tetap konsisten dengan rencana awal. “Sesuaikan saja dengan rencana awal, prioritaskan kepentingan yang lebih besar,” tuturnya.