“Kemudian dari sana te-ranking sendirinya dari jumlah pegawai yang ada, tiap klasifikasi kompetensi nanti muncul urutan terbaiknya. Saat kepala daerah butuh pengisian tinggal dilihat data saja. Itu semua sedang kita proses, mohon dukungan semua pihak,” harap dia melanjutkan.
Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat mendorong upaya merit sistem dikebut. Sebab, pergeseran pegawai selama ini kerap menuai kontroversi, terutama subjektivitas dan persepsi publik. “Dimana publik memiliki penilaian tersendiri, termasuk kami di DPRD. Ketika si A layaknya di situ, kok tidak diberikan jabatan ke si A. Contohnya begitu,” kata dia.
Ia berharap ketika merit sistem diterapkan, Komisi I semakin mendapat gambaran rasional dalam merespons kebijakan kepala daerah dalam mengatur formasi kepegawaian. “Assesment dilakukan nanti memudahkan Komisi I dalam pengawasan dan memang saat ini relatif sulit dan lebih kepada subjektivitas di luaran. Padahal mungkin kan, kajian Baperjakat mungkin kriteria seperti apa saja, publik tidak tahu semua,” analisisnya. (igi)
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!